GenPI.co - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengeklaim negara sudah responsif dalam mengatasi kejahatan perdagangan manusia.
Mahfud mengatakan, setiap ada masalah, seperti kejahatan perdagangan manusia pemerintah selalu merespons dengan aturan.
Hal itu dikatakan Mahfud saat menerima kedatangan Ketua Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani di Kemenko Polhukam, Jakarta.
"Membangun hukum itu ada tiga, yaitu satu aturannya, kedua strukturnya, aparatnya dan ketiga budayanya," kata Mahfud, Rabu (22/9).
Mahfud mengatakan, jika ketiga hal itu tidak sama, penanganan akan macet.
"Sering kali dalam merespon banyak hal, kami selesai di pembuatan aturan, rusak di strukturnya, tetapi mari kita benahi bersama," ujar Mahfud.
Mahfud menambahkan, pemberantasan pengiriman migran ilegal di Indonesia menjadi tanggung jawab semua pihak.
Mahfud berharap semua stakeholder bisa bergandeng tangan bersama-sama membenahi persoalan tersebut.
"Banyak orang yang diperlakukan tidak manusiawi. Oleh sebab itu mari kita benahi," kata Mahfud.
Mahfud juga menegaskan bahwa Presiden Jokowi meminta sindikat kejahatan perdagangan orang disikat sampai tuntas. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News