GenPI.co - Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul, berpendapat bahwa salah satu alasan adanya oknum polisi yang bertindak berlebihan atau represif dikarenakan takut hilang jabatannya.
Salah satu contohnya, menurut Adib, adalah respons aparat saat menangkap seorang pria yang diduga peternak ayam saat melayangkan aspirasinya di depan muka Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Mungkin Pak Jokowi tidak suka dengan tindakan (polisi yang represif) itu. Buktinya, dia panggil Kapolri Jedral Listyo Sigit Prabowo untuk terbitkan telegram,” ujarnya kepada GenPI.co, Minggu (19/9).
Menurutnya, hal tersebut menyiratkan Jokowi mengamini bahwa polisi lapangan telah bertindak berlebihan.
“Akhirnya SOP pengamanan saja harus dibuat, telegram, dan disentil dulu oleh presiden. Miris sekali aparat kepolisian kita,” katanya.
Dirinya juga menilai apa yang dilakukan oleh aparat tidak mencerminkan era demokrasi dan kebebasan berpendapat.
“Aparatnya masih represif, jadi, enggak ketemu titik terangnya. Padahal presidennya selalu mencitrakan inklusif, egaliter, merakyat. Harusnya hal seperti ini tidak muncul lagi,” ujarnya.
Menurut Adib, telegram dari Kapolri seharusnya tidak dibutuhkan. Sebab, sejak awal, aparat kepolisian di bawah komando kapolres tidak bisa menerjemahkan apa keinginan rakyat.
“Selalu saja menggunakan tindakan penghadangan. Padahal, sebenarnya hal seperti menyampaikan pendapat itu kan lumrah. Era ini sudah demokrasi,” ujar Adib.
Menurut Adib, seharusnya polisi tindakan apa yang perlu dilakukan saat melihat situasi di lapangan.
“Makar atau kritik? Ini kan alam-nya demokrasi. Saya kira ini yang tidak dilaksanakan oleh aparat di bawah,” tandasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News