GenPI.co - Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (KKP) Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin menegaskan pihaknya tengah memperkuat pencegahan peredaran narkoba di sektor kelautan dan perikanan.
Langkah tersebut dilakukan KKP dengan melakukan kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui pelaksanaan operasi laut interdiksi terpadu yang juga melibatkan beberapa instansi maritim lain.
Penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) tersebut dilakukan di Kota Batam, Kepulauan Riau, Selasa (14/9).
“Hari ini, Ditjen PSDKP KKP bersama dengan beberapa instansi lainnya menandatangani PKS sebagai bentuk komitmen dan dukungan terhadap upaya pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba,” ujarnya dalam acara yang sekaligus membuka operasi interdiksi terpadu itu.
Adin mengatakan bahwa sektor lautan dan perikanan memiliki kerawanan terkait dengan peredaran narkoba.
Oleh sebab itu, melalui kerja sama tersebut, pihaknya akan terus bersinergi dengan BNN agar sektor kelautan dan perikanan tidak menjadi lahan bagi para bandar, pengedar, maupun pemakai.
“Inti dari kerja sama ini tentu kami ingin melindungi dan menjaga sektor kelautan dan perikanan dari bahaya peredaran narkoba,” paparnya.
Sementara itu, Direktur Pemantauan dan Operasi Armada Pung Nugroho Saksono (Ipunk) memaparkan bahwa pihaknya telah mengantongi beberapa informasi terkait dengan potensi kerawanan peredaran narkoba.
Upaya peredaran itu ditengarai melibatkan sejumlah perusahaan perikanan.
Ipunk pun mencontohkan kasus saat penangkapan KM Putra Bahari IV pada tanggal 4 Agustus 2021 oleh Tim KKP dan BNN Gorontalo.
Saat itu, KM Putra Bahari IV ditengarai terlibat dalam peredaran narkotika dan sejumlah awak kapal diduga mengonsumsi narkotika.
“Pada saat itu bahkan sebagian besar awak kapal mengaku mengonsumsi,” paparnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News