GenPI.co - Mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto menyoroti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang tidak akurat.
Pria yang akrab disapa BW ini sangat prihatin dengan para pejabat yang tak taat dalam melaporkan harta kekayaannya.
"Apakah itu artinya, 95 persen Pejabat Negara berbohong atas aset & harta yg dimilikinya?" kata BW melalui akun Twitter @KataBewe, Kamis (9/9).
Kabar ketidakakuratan tersebut disampaikan Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan dalam dalam diskusi daring bertajuk "Apa Susahnya Lapor LHKPN Tepat Waktu dan Akurat" di Jakarta.
Pahala Nainggalon menjelaskan sejak 2018-2020, LHKPN isinya tidak akurat.
"Sejak 2018-2020, kami diminta memeriksa 1.665 LHKPN oleh teman-teman Kedeputian Penindakan. Pemeriksaan ini untuk pro justicia dan ternyata 95 persen yang kami periksa detail memang isinya tidak akurat," ucap Pahala Nainggolan.
Meski begitu, KPK memiliki sistem yang bisa menghubungkan dengan OJK, perbankan, asuransi, hingga bursa.
Sehingga, nama kepemilikan rekening, bursa, asuransi yang bersangkutan akan muncul.
KPK menyebutkan, dari 1.665 LHKPN terdapat 95 persen yang tidak melaporkan aset mereka secara lengkap seperti, tanah, bangunan, rekening bank maupun investasi lain. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News