Survei IPO Soal Kinerja Menteri Jokowi, Pengamat: Yasonna Mundur!

10 September 2021 13:55

GenPI.co - Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie memberi tanggapan terkait survei Indonesian Political Opinion (IPO) soal menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang perlu diganti.

Menurut survei tersebut, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menempati posisi pertama dengan memperoleh angka 52,1 persen sebagai menteri yang perlu diganti oleh Jokowi.

“Barangkali bukan diganti dan di reshuffle lagi, sebaiknya Menkumham mundur sebagai menteri,” ujar Jerry kepada GenPI.co, Jumat (10/9).

BACA JUGA:  Mensesneg Pratikno Bakal Didepak, Simak Komentar Ferdinand

Dirinya juga mempersoalkan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di tanah air yang kian tak terurus bahkan hingga memiliki kerusakan yang amat parah.

“Parahnya, listrik di Lapas Tangerang ini sejak 1972 tak pernah di ganti. Memang ada sejumlah kebakaran yang terjadi bukan hanya ini saja,” katanya.

BACA JUGA:  Dukungan Komunitas Muslim Prabowo Berkurang? Igor: DIragukan

Tidak hanya itu, dirinya juga menyoroti beberapa langkah yang diambil oleh Yasonna Laoly. Menurutnya, ada beberapa kebijakan keliru yang dibuat oleh kader PDIP tersebut.

“Belum lagi program kontroversial Yasonna saat membuat kebijakan asimilasi bagi narapidana. Ini gagal. Bahkan, kejahatan semakin merajalela,” tandansya.

BACA JUGA:  ASI Beber Reshuffle, Catur Nugroho Sebut Bergabungnya PAN

Senada, Anggota DPR RI Komisi I Fadli Zon mendesak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly untuk bertanggung jawab atas kematian puluhan narapidana yang meninggal karena kebakaran.

 “Harusnya mundur Menkumham ini,” ujar Fadli Zon dalam akun Twitter-nya.

Tidak hanya itu, dirinya juga menilai daya tamping Lapas sudah menjadi permasalahan sejak lama. Kendati demikian, hingga hari ini, menurut politikus partai Gerindra tersebut tak ada perbaikan.

“Kapasitas lapas yang lampaui batas tampung adalah masalah klasik dari waktu ke waktu. Ternyata tak ada perbaikan,” tuturnya.

Dirinya lantas menilai kejadian ini disebabkan oleh kelalaian dan kegagalan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang tak kunjung rampung ini.

“Artinya, pemerintah gagal dalam menyelesaikan persoalan ini. Baik secara sistemik maupun fisik. 41 napi warga RI wajib dilindungi tumpah darahnya. Menkumham harus tanggung jawab!” tandasnya.(*)

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News

Redaktur: Paskalis Yuri Alfred Reporter: Panji

BERITA TERPOPULER

BERITA TERKAIT

Copyright © 2025 by GenPI.co