GenPI.co - Direktur Eksekutif Center for Youth and Population Research (CYPR) Dedek Prayudi menanggapi hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Menurutnya, interpelasi merupakan hak bertanya dewan yang dilakukan secara terbuka.
"Itu (hak interpelasi, red) bentuk dari pengawasan rakyat kepada eksekutif," ujar Dedek kepada GenPI.co, Rabu (8/9).
Dedek lantas menyinggung pertemuan antara Anies Baswedan dengan tujuh fraksi perwakilan anggota DPRD.
Menurut dia, keadaan itu berakibat terhadap pandangan ingin menjauhkan rakyat dengan wakilnya.
"Jamuan makan malam tuhuh fraksi DPRD oleh Anies agar menolak interpelasi itu lebih terlihat seperti simpul oligarki yang dipertontonkan," jelasnya.
Uki, sapaan akrabnya, menilai Anies Baswedan ingin memecah belah warga Jakarta dengan menolak interpelasi.
Sementara itu, kata dia, hal itu diperkuat dengan koalisi yang dibentuk Anies Baswedan dalam pertemuan tersebut.
"Oligarki yang ditunjukkan ialah rakyat melawan elite," tambahnya.
Sebelumnya, sebanyak 33 anggota DPRD fraksi PDIP dan PSI mengajukan hak interpelasi kepada Anies Baawedan terkait gelaran Formula E di Jakarta.
Seperti diketahui, ajang balap mobil listrik itu rencanyanya akan berlangsung pada tahun 2022. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News