GenPI.co - Pengamat Militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menyoroti pergantian Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
Menurutnya, soal pergantian Panglima TNI, Presiden Joko Widodo memiliki ukuran, prioritas, dan kebutuhannya.
"Jelas hak presiden menentukan pengganti panglima. Namun, saya berharap Presiden dan DPR tidak terjebak terhadap bangunan citra dan reputasi tanpa melihat realitas secara objektif," ungkap Khairul kepada GenPI.co, Jumat (3/9/2021).
Khairul menjelaskan tantangan dan hambatan tiap matra TNI, Angkatan Darat, Laut, Udara berbeda.
Oleh karena itu, ketiga pimpinan tiap matra pun memiliki keunggulan yang kompetitif.
"Jadi, enggak perlu membanding-bandingkan keunggulan. Tiga Kepala Staf yang ada saat ini ialah perwira terbaik di masing-masing matra," jelasnya.
Sementara itu, Khairul menyinggung kebijakan dari KSAD TNI Jenderal Andika Perkasa soal polemik tes keperawanan.
Menurutnya, hal itu seperti ingin menunjukkan persoalan koordinasi dan komando di TNI.
Khairul merasa Jenderal Andika Perkasa seharusnya bisa memberi kepatuhan dan mendorong perubahan kebijakan secara patut.
"Ya itu (tes keperawanan, red), motifnya apa coba? Seolah TNI AD lebih progresif daripada yang lain," imbuhnya.
Dengan demikian, dia berharap Presiden Jokowi agar bisa menentukan Panglima TNI yang patuh terhadap hukum.
"Siapa pun dipilih Presiden, mestinya merupakan figur yang memiliki loyalitas, tegak lurus tanpa hambatan, dan siap menjalankan perintah tanpa ditumpangi oleh kepentingan di luar kepentingan negara," tegasnya. (*)
GenPI.co -
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News