Lucius Karus: KPK Jangan Hanya Bergantung Pada Novel Baswedan

GenPI.co - Pengamat politik Lucius Karus mengatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak boleh terpaku pada satu sosok saja.

Salah satu contohnya yakni sosok penyidik senior nonaktif, Novel Baswedan.

“Mestinya memang KPK itu tak tergantung pada figur tertentu. Dengan atau tanpa Novel Cs KPK harus tetap membuktikan ketegasan sebagai lembaga,” ujarnya kepada GenPI.co, Rabu (1/9).

BACA JUGA:  Berhasil OTT Bupati Probolinggo, Pengamat: Gigi KPK Masih Runcing

Tidak hanya itu, menurutnya, KPK harus bisa bekerja berdasarkan sistem yang telah dibuat sedemikian rupa untuk memberantas para maling uang rakyat.

“KPK harus bekerja atas dasar sistem bukan tergantung pada orang-orang tertentu,” katanya.

BACA JUGA:  Pengamat Beri Sentilan soal Wakil Ketua KPK yang Kena Sanksi

Kendati demikian, Lucius Karus tetap menilai bahwa Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang berhasil menumpas beberapa pegawai lembaga antirasuah tersebut bukanlah contoh baik.

“Harus juga dikatakan bahwa apa yang dialami oleh Novel Cs juga bukan contoh baik bagi upaya KPK untuk membuktikan diri sebagai lembaga yang bekerja atas dasar prinsip-prinsip profesional,” katanya.

BACA JUGA:  Akademisi: KPK Ingin Buat Koruptor Memiliki Citra Baik

Dirinya juga memberi tanggapan terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berhasil melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

Seperti diketahui, belum lama ini KPK telah menangkap Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya Wakil Ketua Komisi IV DPR Fraksi Nasdem Hasan Aminuddin terkait jual beli jabatan.

“Kita tentu tetap mengapresiasi OTT yang dilakukan KPK, walaupun rasanya intensitasnya kian berkurang sedangkan aroma korupsi itu tetap saja masih kental,” ujarnya.

Kendati demikian, menurutnya, keberhasilan OTT tersbeut tidak serta-merta mengembalikan citra KPK yang terlihat semakin tidak berdaya dalam menangani korupsi di tanah air.

“Dengan satu OTT kemarin, kita tak bisa menyimpulkan bahwa KPK kembali berdaya. KPK perlu menunjukkan konsistensi dalam melakukan penindakan kasus korupsi,” katanya.

Menurutnya, penindakan dalam aktivitas korupsi tersebut mesti adil dan tidak tebang pilih.

Hal tersebut merupakan upaya agar lembaga antirasuah semakin dipercaya oleh masyarakat.

“Kesan adanya pembiaran atas beberapa kasus yang sudah nampak jelas tentu masih membuat kita ragu akan komitmen KPK sejauh ini,” tandasnya. (*)