GenPI.co - Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun, membuat analisis dahsyat. Bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke koalisi pemerintahan Jokowi diyakini digerakkan skenario besar.
Dugaan pun mengarah ke kejahatan demokrasi. Yang dilihatnya, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), akan tersingkirkan.
Tujuh partai diprediksi akan mengusung tiga pasangan calon presiden dan wakilnya.
Ketiga calon tersebut akan dibagi dengan skenario sama, yakni menghalangi Demokrat dan PKS manggung di 2024 nanti.
“Tidak akan melibatkan mereka (PKS dan Demokrat) dalam koalisi manapun. Jadi ketujuh partai tersebut bisa membuat 3 calon,” ungkap Refly.
Siapapun itu tiga pasangan calon tidak akan berpengaruh karena akan ada pembagian dan cawe-cawe kekuasan.
Dia menduga, lingkaran oligarki yang akan mendominasi pesta rakyat di 2024 nanti.
“Pesta itu hanya dikuasai oligarki Istana yang saat ini sudah berhimpun menjadi kekuatan politik. Ini berpotensi jadi kejahatan demokrasi,” tambahnya..
Dengan asumsi dan kalkulasi itu, Refly Harun meminta rakyat dan Mahkamah Konstitusi (MK) bersatu menghilangkan presidential threshold.
Refly Harun bahkan menyinggung soal sumpah para hakim MK yang berjanji atas nama Tuhan Yang Maha Esa bertugas menegakkan hukum seadil-adilnya.
“Hakim MK bersumpah bertanggung jawab memberikan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, seharusnya tidak bisa tidak menghapuskan presidential treshold,” tegas Refly.
Dan skenario besar ini, diyakini akan mengubah dinamika koalisi partai politik yang menuju Pemilihan Presiden 2024.
Dia menyebut dinamika tersebut dengan istilah permufakatan yang berpotensi adanya kejahatan demokrasi.
Refly Harun menyebut, bergabungnya 7 partai bisa mengubah posisi PKS dan Partai Demokrat di pemilu 2024.
“Misalnya 7 partai tersebut bermufakat menyingkirkan Partai Demokrat dan PKS,” ujar Refly Harun dalam live YouTube pada Kamis, 26 Agustus 2021. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News