Akademisi: Skenario Untuk Mempertahankan Kekuasaan Tanpa Pemilu

GenPI.co - Akademisi Politik Hamka blak-blakan memberikan pandangannya terkait wacana amendemen UUD 1945 yang membahas Program Pembangunan Semesta Berencana (PPHN).

Wacana yang digulirkan oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) untuk mengembalikan wewenang MPR itu pun membelah parlemen.

Saat ini, partai politik yang mendukung amendemen adalah PDIP dan Partai Gerindra.

BACA JUGA:  Mulai Besok 4 Shio Bakal Mendulang Keberuntungan, Rezeki Nomplok

Sementara itu, yang menolak adalah Partai Demokrat, NasDem, Golkar, dan PKS.

Partai politik lainnya hingga saat ini belum menyatakan sikap dengan tegas.

BACA JUGA:  Mendadak Rekening 4 Zodiak Gemerincing di Akhir Agustus

Tak hanya itu, anggota DPD pun mengaku akan walk out jika wacana amendemen tetap dilanjutkan.

Menurut Hamka, hal itu mengindikasikan ada kepentingan di balik wacana amendemen UUD 1945.

BACA JUGA:  Cespleng! Khasiat Pare Campur Madu Dahsyat, Wanita Bisa Ketagihan

"Pasti ada kepentingan tertentu yang melatarbelakangi niatan untuk mengamendemenkan kembali UUD 1945," ujar Hamka kepada GenPI.co, Jumat (27/8).

Pengajar di FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta itu pun mencurigai bahwa ada niatan dari pemerintah untuk memperpanjang kekuasaan.

"Saya curiga amendemen kali ini untuk mempertahankan kekuasaan lebih lama tanpa pemilu," ungkapnya.(*)