GenPI.co - Akademisi politik Philipus Ngorang memberikan saran kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang kerap menuai kontroversi.
Menurut Ngorang, BPIP harus merumuskan pengamalan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan jenjang pendidikan di Indonesia.
Namun, Ngorang menilai hal tersebut tak mudah, apalagi ada beberapa sekolah yang dikhususkan untuk agama tertentu.
“Ada eksklusivitas dalam lembaga itu tak bisa dihindari,” ujarnya kepada GenPI.co, Jumat (20/8).
Oleh karena itu, yang harus ditekankan adalah cara bagaimana nilai-nilai Pancasila bisa diterapkan dalam bermasyarakat.
“Praktik di lembaga itu tetap harus mengedepankan inklusivitas,” ungkapnya.
Ngorang mengatakan hal tersebut bisa diterapkan dengan memberikan kebebasan tiap-tiap individu untuk mengikuti pelajaran agama.
“Para siswa bisa diperbolehkan untuk mengikuti pelajaran agama yang mereka ingin ikuti,” katanya.
Pengajar di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie itu mencontohkan bahwa sekolah eksklusif tetap bisa membebaskan siswa dengan latar belakang agama berbeda untuk menempuh pendidikan.
Hal itu dapat menghindarkan praktik pemaksaan dalam berkeyakinan.
“Sekolah bisa membebaskan siswa dengan agama berbeda untuk mengikuti pelajaran agama yang dianutnya,” tuturnya.
Ngorang mengatakan jika para siswa memang diharuskan untuk mengikuti pelajaran agama tersebut, murid tersebut tak dipaksa untuk menganut keyakinan yang sama.
“Hanya sekadar pengetahuan boleh. Siswa bisa tetap ikut karena mungkin berurusan dengan akademis, tetapi tak dituntut untuk mengimani agama tersebut,” katanya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News