GenPI.co - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan menyelesaikan polemik di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Seperti diketahui, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membeberkan ada 11 poin pelanggaran HAM yang dilakukan KPK dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Tidak hanya itu, Ombudsman RI juga sempat membeberkan bahwa ada praktik maladministrasi dalam tes yang menjadi syarat agar pegawai KPK diangkat menjadi ASN.
"Pak Jokowi harus aktif melihat permasalahan ini karena dia sebagai pembina tertinggi kepegawaian," jelas Mardani Ali Sera dikonfirmasi GenPI.co dari akun Twitter-nya, Selasa (17/8).
Dirinya juga menyoroti pernyataan Jokowi terkait keseimbangan dan kontrol antar lembaga negara yang sangat penting dalam ketatanegaraan Indonesia.
"Penggalan kalimat yang Pak Jokowi sampaikan saat pidato kenegaraan kemarin jangan sampai jadi lip service. Presiden punya kewajiban untuk proaktif," tuturnya.
Selain itu, Mardani Ali Sera juga mengimbau KPK untuk menghargai tugas dan fungsi Komnas HAM serta Ombudsman RI sebagai penerima laporan masyarakat.
"Apa yang dilakukan Ombudsman sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemeriksaan administrasi TWK ini juga harus dilihat sebagai upaya menengahi polemik kepegawaian KPK," ungkapnya.
Mardani Ali Sera menilai, saling kontrol antara lembaga negara merupakan upaya untuk menghindari lembaga dengan kekuatan super dan penyalahgunaan kekuasaan.
"Wajar jika hal tersebut dipraktikkan dalam negara demokrasi seperti Indonesia," kata Mardani Ali Sera.
"Pejabat negara sudah diingatkan agar menjalankan proses administrasi dengan baik dan berbenah tapi justru dihiraukan," imbuhnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News