GenPI.co - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Laoly kembali menuai sorotan terkait kinerjanya di kabinet Presiden Jokowi.
Dalam survei Indonesia Political Opinion (IPO), publik tidak puas terhadap kinerja Yasonna dengan 49 persen suara.
Peneliti Utama IPO Catur Nugroho lantas angkat suara terkait temuan tersebut.
Menurutnya, sebagai Menkum HAM, Yasonna Laoly kerap mengeluarkan aturan yang kurang disukai masyarakat.
"Kasus pengubahan Statuta UI juga ramai dan itu sebenarnya tanggung jawab Menkum HAM. Namun, hingga sekarang masih menjadi polemik," ucap Catur kepada GenPI.co, Minggu (15/8).
Catur menjelaskan peran Yasonna dalam polemik Universitas Indonesia pun menjadi suatu yang perlu diperhatikan Presiden Jokowi.
Oleh karena itu, melihat situasi tersebut menjadi sesuatu yang sulit dipahami sehingga menimbulkan kecurigaan publik.
"Peran Menkum HAM perlu dicurigai di belakang polemik Statuta UI tersebut," tambahnya.
Namun, Catur menilai Yasonna cukup kuat dalam kabinet Presiden Jokowi karena dalam naungan satu partai.
Dengan demikian, kata dia, keadaan itu seharusnya menjadi perhatian meski Yasonna dalam satu partai koalisi pemerintah
"Menkum HAM tetap terdepan untuk ketidakpuasan. Namun, karena back-up yang kuat dari PDIP, maka itu tidak tersentuh," imbuhnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News