GenPI.co - Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia Democratic Policy Satyo Purwanto ikut menyoroti aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memberikan bansos di terminal Grogol, Jakarta Barat.
Kejadian tersebut justru menimbulkan kotroversi lantaran Jokowi dinilai telah menimbulkan kerumunan pada saat Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) levet 4 sedang diterapkan.
“Mestinya Presiden bisa jadi contoh untuk tidak membuat kegiatan yang justru membuat kerumunan,” ujar Satyo kepada GenPI.co, Jumat (13/8).
Bukan tanpa alasan, sebab, menurut Satyo membagikan sembako bukanlah tugas seorang presiden karena sudah ada Kementerian yang memang mengurusi hal itu.
“Lagi pula, yang lebih dibutuhkan dari seorang presiden adalah kebijakan dan programnya yang pro rakyat,” tuturnya.
Satyo juga menilai kegiatan bagi-bagi sembako tersebut bisa saja dilakukan. Akan tetapi tidak pada masa pandemi covid-19.
Di sisi lain, Guru Besar Fakultas Hukum UGM Prof Sigit Riyanto mengatakan bahwa seharusnya bansos tersebut disalurkan dengan cara yang sistematis dan mengikuti protokol kesehatan.
“Bansos dari pemerintah mestinya disalurkan dengan tata kelola yang baik dan taat pada protokol kesehatan,” ujar Prof Sigit.
Menurutnya, dengan protokol, tata kelola, dan segala aturan yang baik, basnos akan tersalurkan secara sistematis dengan sendirinya dan teratur.
“Dengan tatakelola yang baik, bansos tersalur secara sistematis tepat sasaran, dan akuntabel. Masyarakat juga terjaga kesehatan dan keselamatannya,” tandasnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News