GenPI.co - Hubungan politik antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri diduga tengah memanas. Golkar atau PDIP, mana yang akan dipilih Jokowi?
Kritikan Megawati mulai terlihat terkait penanganan pandemi covid-19.
PDIP dan Megawati diketahui mendesak Presiden Jokowi untuk menggantikan Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan dan Airlangga Hartarto.
Peneliti Indonesia Political Opinion (IPO) Catur Nugroho pun menyoroti kondisi panas tersebut.
Catur menilai ketegangan itu terjadi kemungkinan karena adanya peluang Airlangga Hartarto dari Golkar yang ingin mencalonkan diri pada Pilpres 2024.
Oleh karena itu, menurutnya, keputusan Presiden Jokowi sangat menentukan kondisinya sendiri dengan internal PDIP.
"Presiden harus bisa memilih, apakah tetap mempertahankan Luhut dan Airlangga untuk mendapatkan tentangan dari PDIP, atau berani menggantinya," ucap Catur kepada GenPI.co, Jumat (13/8).
Catur menjelaskan untuk meredam persitegangan tersebut, Presiden Jokowi bisa mengganti Koordinator PPKM dengan menteri dari PDIP.
Selain itu, kata dia, Presiden Jokowi bisa melihat figur yang lebih mumpuni untuk menggantikan Luhut tanpa harus terjun langsung.
"Ya, Jokowi bisa mengganti Luhut dari figur PDIP atau palin tidak 'dekat dengan PDIP' untuk meredam Megawati dan anak buahnya," jelas dia.
Selain itu, Catur mengatakan ketegangan tersebut terjadi lantaran Luhut dan Airlangga berada dalam satu wadah partai, yakni Golkar.
Dengan demikian, kata dia, Megawati dan PDIP bisa merasa tidak dilibatkan secara langsung dalam menangani pandemi covid-19.
"Hal itu mungkin saja terjadi, sehingga Megawati dan PDIP mengkritik Presiden Jokowi," imbuhnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News