GenPI.co - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa masukan dan kritik adalah salah satu dasar dalam mengambil kebijakan untuk memperjuangkan kepentingan publik.
Hal itu disampaikan saat berdialog dengan para rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta dalam rangka menjaga kondusifitas politik, hukum, dan keamanan selama masa pandemi covid-19, Kamis (5/8).
"Kami tidak menolak kritik sama sekali. Jika tidak ada kritik, kami sulit mengambil kebijakan mengatasnamakan kepentingan publik," ujar Mahfud.
Mahfud juga mengaku sangat senang jika kampus berdialog dengan mahasiswa yang kritis.
Dia pun mengajak pimpinan perguruan tinggi memfasilitasi mereka yang kritis sekaligus difasilitasi untuk berfikir rasional dan bertanggung jawab.
"Kami tidak pernah menganggap mahasiswa yang kritis itu musuh pemerintah," ujarnya.
Sebab, kata Mahfud, waktu pemerintah terbatas untuk mengurus negara dan yang akan meneruskan ialah anak-anak yang kritis.
Oleh karena itu, Mahfud menegaskan bahwa tidak boleh membungkam sikap kritis mahasiswa, dosen, dan lain sebagainya, tetapi diarahkan untuk bertanggung jawab.
"Kalau ada orang kritis itu saya senang, karena mewakili hati nurani saya juga," ujar Mahfud. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News