GenPI.co - Pengamat Politik Dedi Kurnia Syah menyoroti langkah Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) yang menganggarkan Rp 2,4 triliun untuk pengadaan laptop pelajar buatan dalam negeri.
"Dari sisi politik ekonomi, Kemendikbud sah saja mencari keuntungan dari transaksi belanja," ujar Dedi Kurnia Syah kepada GenPI.co, Selasa (3/8).
Menurut Dedi, bangsa ini tidak perlu menutup mata dalam melihat negara yang berbisnis. Kendati demikian, Dedi tetap melemparkan kritik tajamnya.
"Justru kritiknya tidak di sana, tetapi ada pada tata kelola pengadaan, birokrasi yang panjang, sehingga mempengaruhi biaya," jelas Dedi Kurnia Syah.
"Ini menjadi bukti apa yang disampaikan Jokowi dalam debat Pilpres 2019 untuk merevolusi birokrasi hanya omong kosong," sambungnya.
Menurutnya, logika anggaran bukan langsung dibagi pada barang sehingga bertemu nominal Rp 10 juta, tetapi di sana ada pajak yang beraneka ragam.
Dedi juga mengatakan bahwa kritik anggaran yang tidak masuk akal untuk sebuah barang harus dialihkan menjadi kritik pada proses transaksinya.
"Mulai dari keterbukaan tender hingga kualifikasi birokrasi yang ringkas," jelasnya.
Seperti diketahui, sebanyak 240.000 unit akan dibeli sebagai bagian dari program digitalisasi sekolah oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Dengan begitu, artinya 1 unit laptop pelajar tersebut berkisar Rp 10 jutaan. Padahal, spesifikasi dari laptop tersebut jauh di bawah harga normal.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News