GenPI.co - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba-tiba saja bercerita soal dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang kini berubah nama menjadi Level 4.
Menurut Jokowi, PPKM Darurat adalah kebijakan semi lockdown. Artinya, masyarakat dibatasi kegiatannya, namun dengan sejumlah toleransi.
Kendati demikian, Jokowi menyebut masyarakat sudah merasa berat.
Hal tersebut diungkapkan Presiden Jokowi di depan para pedagang usaha mikro yang menerima bantuan, Jumat 30 Juli 2021 di halaman Istana Merdeka, Jakarta.
"Kemarin PPKM Darurat kan semi lockdown, itu masih saja saya masuk kampung, saya masuk ke daerah, semuanya menjerit untuk dibuka," ungkap Jokowi.
"Saya kira bapak ibu juga sama, mengalami hal yang sama," sambungnya.
Menurut Jokowi, Indonesia tidak bisa menerapkan lockdown untuk menekan laju Covid-19 seperti di sejumlah negara.
Oleh karena itu, jalan tengah yang dipilih Jokowi adalah pembatasan yang disebut PPKM dan kemudian berganti-ganti nama.
"Kalau lockdown bisa kita bayangkan, dan itu juga belum bisa menjamin dengan lockdown permasalahan bisa selesai," tegasnya.
Sekadar diketahui, lockdown dalam UU Kekarantinaan Kesehatan disebut sebagai Karantina Wilayah.
Kebijakan ini tidak ditempuh pemerintah lantaran ada kewajiban negara memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, termasuk pakan ternak.
Untuk mengakali itu, dipilih istilah baru PPKM yang tidak dikenal di undang-undang.
PPKM tidak mengatur kewajiban untuk memenuhi kebutuhan warga. Kendati demikian, Jokowi tetap mengucurkan bansos dan lain-lain.
Sementara itu, Pakar Politik dan Hukum dari Universitas Nasional (Unas) Saiful Anam langsung merespons pernyataan Jokowi yang mengatakan banyak masyarakat yang menjerit keluhkan PPKM.
Atas hal tersebut, Saiful Anam lantas menanggapi pernyataan Jokowi dengan kalimat menohok.
Menurut Saiful Anam, rakyat tidak akan protes jika pemerintah memberlakukan lockdown yang sudah tertera di UU Kekarantinaan Kesehatan.
"Presiden Jokowi malah salahkan rakyat, kalau lockdown berani tidak, untuk biayai rakyat?" jelas Saiful Anam kepada wartawan, Jumat (30/7).
"Kalau berani, rakyat tentu akan menerima kebijakan lockdown, tapi kalau PPKM Darurat rakyat tidak diberikan apa pun, tentu rakyat akan melawan," sambungnya.
Oleh karena itu, Sauful Anam menduga bahwa pemerintahan Jokowi saat ini ingin ‘mencuci tangan’ atas kegagalan dalam menangani pandemi dengan menyalahkan rakyat.
"Saya kira rezim sedang ingin cuci tangan atas kegagalan penanganan Covid-19, lalu menyalahkan rakyat atas pilihan kebijakan PPKM maupun lockdown," tegasnya.
Ia kemudian menjelaskan, bahwa rakyat tentunya akan mendukung pemerintah jika ingin menerapkan lockdown sembari memenuhi kebutuhan rakyatnya.
"Tapi kalau rakyat dilarang melakukan aktivitas, tapi tidak dipenuhi segala kebutuhannya, sudah bagus presiden tidak diturunkan oleh rakyatnya," ujar Saiful Anam.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News