GenPI.co - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin blak-blakan memaparkan soal vaksinasi gotong royong.
Vaksin gotong royong (VGR) tersebut masuk dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.
Dalam beleid itu ialah perluasan sasaran Vaksinasi Gotong Royong (VGR) dari hanya badan usaha/badan hukum menjadi melibatkan individu/perorangan.
"Untuk memberikan background bapak ibu, tanggal 26 Juni, itu ada rapat di Kemenko Perekonomian atas inisiatif dari KPC-PEN melihat bahwa VGR itu speed-nya sangat perlu ditingkatkan. VGR mungkin sekarang speed-nya itu 10.000-15.000 per hari, dari target 1,5 juta baru 300.000, jadi memang ada concern. Ini kok lamban yang sisinya VGR," jelas Budi Gunadi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (13/7).
Dari hasil diskusi tersebut menghasilkan beberapa inisiatif VGR antara lain untuk dibuka ke daerah dan rumah sakit yang sama dengan vaksin program, atau juga buat anak, ibu hamil, menyusui, termasuk juga individu.
"Kemudian ini dibahas bersama karena memang hasil kesimpulannya seperti itu di rapat di KPC-PEN," ungkapnya.
Budi mengungkapkan hasil rapat di KPC-PEN dibawa ke rapat kabinet terbatas pada 28 Juni 2021.
Setelah itu, Ketua KPC-PEN yang juga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan masukan.
"Kemudian kita harmonisasi, kita keluarkan," jelas Budi Gunadi.
Mantan Wakil Menteri BUMN itu lantas mengungkapkan alasan sekaligus benefit perluasan VGR.
Pertama, VGR masih bisa ditingkatkan peranannya supaya mempercepat pencapaian target vaksinasi ini.
"VGR kita lihat harusnya masih bisa lebih cepat, karena swasta kan harusnya lebih cepat geraknya daripada pemerintah untuk bisa mengakselerasi cakupan vaksinasi ini," ujar Budi Gunadi.
Kedua, VGR tidak menggunakan APBN. Menurut dia, sumber pembiayaan program ini berasal dari BUMN dan perusahaan swasta.
Jadi, menurut Budi Gunadi tidak ada keterlibatan negara dalam hal ini Kemenkes dari sisi anggaran.
"VGR ini juga merupakan opsi alias tidak harus. Dengan demikian, semua rakyat bisa mendapatkan akses ke program vaksinasi gratis," katanya.
Keempat, jenis vaksin yang ditetapkan hanya Sinopharm dan Cansino.
"Jadi pasti tidak akan berbenturan dengan vaksin program dan diskusinya waktu itu juga disampaikan bahwa karena ini biaya ditanggung individu ini dapat meringankan beban APBN," pungkasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News