GenPI.co - Akademisi ilmu pemerintahan Rochendi blak-blakan memberikan pandangannya terkait peretasan akun media sosial milik sejumlah pengurus BEM UI usai mengkritik "Jokowi: The King of Lip Service".
Seperti diketahui, belakangan ini peretasan kerap dilakukan untuk menyerang pihak yang berseberangan dengan pemerintah.
Salah satunya adalah kasus peretasan yang terjadi saat konferensi pers KPK dan ICW perihal tidak lolosnya 75 pegawai KPK dalam tes wawasan kebangsaan (TWK), Senin (17/5).
Menurut Rochendi, upaya peretasan itu bukan cara pendidikan komunikasi dan politik yang baik dari pemerintah kepada masyarakat.
"Itu menunjukkan bahwa pemerintah sudah antikritik," ujar Rochendi kepada GenPI.co, Kamis (1/7).
Rochendi mengingatkan bahwa Presiden Jokowi kerap meminta masyarakat untuk memberikan kritik kepada pemerintah.
Namun, setelah kritik itu disampaikan seseorang, orang tersebut diringkus.
"Apa yang disampaikan Jokowi itu sama seperti apa yang disampaikan oleh Pak Harto, bahkan lebih gila lagi," ungkapnya.
Pakar politik itu mengatakan bahwa Presiden Kedua RI Soeharto masih membiarkan kritik dan demo terhadap pemerintah.
Namun, jika seseorang sudah menghujat presiden dan pemerintahan Orde Baru, barulah orang tersebut ditangkap.
"Semakin ke depan, perkembangan demokrasi bukannya makin maju, tapi malah mundur," pungks Rochendi.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News