GenPI.co - Akademisi ilmu pemerintahan Rochendi blak-blakan memberikan pandangannya terkait peretasan akun media sosial milik sejumlah pengurus BEM UI usai mengkritik "Jokowi: The King of Lip Service".
Menurut Rochendi, peretasan kini menjadi salah satu cara dari pihak-pihak yang ingin membungkam orang mengemukakan pendapat.
"Pemerintah sudah paham bahwa mereka tak bisa mengontrol media sosial, seperti halnya mereka mengontrol media massa," jelas Rochendi kepada GenPI.co, Kamis (1/7).
Rochendi mengatakan bahwa kontrol terhadap media arus utama itu membuat tak ada pemberitaan negatif terkait pemerintah.
"Pemerintah ingin semua berita atau informasi itu yang baik-baik saja tentang pemerintah, meskipun kualitas pemerintahannya menunjukkan yang sebaliknya," ungkapnya.
Pakar politik itu memaparkan bahwa kontrol media sosial itu seharusnya dilakukan dengan kanalisasi isu yang berkembang.
Namun, pemerintah justru melakukannya dengan menyerang balik isu tersebut dengan bantuan buzzer.
"Jika counter argumen tidak lagi mempan, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah membajak pihak yang beropini," paparnya.
Rochendi berharap agar pihak yang beropini tidak kapok dan bisa tetap memperjuangkan apa yang disampaikan.
"Besoknya semoga bisa lebih keras lagi nyanyiannya. Sepuluh kali akunnya dibajak, sepuluh kali bisa bikin akun baru," ujar Rochendi.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News