GenPI.co - Akademisi ilmu pemerintahan Rochendi memberikan komentarnya terkait pernyataan Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud Nizam yang meminta masalah BEM dan rektor UI tidak dibesar-besarkan.
Menurutnya, Kemendikbud berusaha untuk mengeliminasi persoalan antara BEM dan rektor UI.
“Mereka mau menganulir kesalahan yang dilakukan oleh rektor UI yang memanggil mahasiswa,” ujarnya kepada GenPI.co, Kamis (1/7).
Rochendi menilai bahwa apa yang terjadi antara rektor dan BEM UI bukan sekadar perbedaan pendapat.
“Kalau mereka berselisih argumen, itu baru perbedaan pendapat. Namun, ini tidak seperti itu, karena tidak argumen yang keluar dari rektorat,” ungkapnya.
Pakar politik itu mengatakan bahwa mahasiswa hanya menyampaikan kritik kepada pemerintah. Oleh karena itu seharusnya kritik tersebut direpons dengan narasi lain.
Pihak rektorat seharusnya mencoba memberi tahu di mana kesalahan narasinya dengan argumen baru, bukan asal panggil mahasiswa saja.
“Rektor itu seharusnya hanya melihat saja apakah kritik itu melanggar rambu-rambu dari kampus atau tidak. Jika tidak melanggar aturan, seharusnya dibiarkan saja,” katanya.
Menurut Rochendi, jika mahasiswa sudah melanggar aturan, baru pihak rektorat bisa memanggil mereka.
“Misalnya mahasiswa UI kumpul di kampus, lalu membakar foto Jokowi. Itu baru tidak boleh, karena sudah ada undang-undangnya dan bisa dipidanakan,” tuturnya.
Namun, saat ini kelihatannya pihak rektorat UI sedang pasang badan untuk melindungi Jokowi.
“Seharusnya, rektor bisa mengerti dunia kampus dan aktivitas para mahasiswa. Kalau langsung memanggil mahasiswa ke kampus usai memberikan kritik, kesannya sangat feodal,” paparnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News