Pengamat Beri Saran ke TNI-Polri soal Madura, Masuk Akal Juga

GenPI.co - Presiden Joko Widodo memberi titah lanjutan kepada TNI dan Polri untuk mengamankan keadaan usai covid-19 kembali meledak.

Situasi polemik yang terjadi di Madura terkait ketidakadilan menjadi sorotan di tengah pandemi covid-19.

Pengamat Keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menyoroti langkah aparat hukum dalam menyikapi polemik tersebut.

BACA JUGA:  Covid-19 Madura, 2.600 Pengendara Rapid Antigen di Suramadu

Menurut dia, TNI-Polri terkesan abai saat menegakkan keamanan terkait protokol kesehatan (prokes) yang berlaku.

"Faktanya kemarin lebaran masih banyak yang lolos dalam penyekatan, sehingga warga bisa menilai aparat abai terhadap tugasnya," ucap Khairul kepada GenPI.co, Selasa (22/6).

BACA JUGA:  Covid-19 di Madura Membludak, Penyekatan Makin Diperketat

Polemik di Madura, kata Khairul, aparat hukum perlu memberi pesan kuat kepada masyarakat terkait keseriusan dalam mengendalikan situasi keamanan.

Khairul lantas menjelaskan bahwa pesan yang diberikan tentang kesadaran bukan rasa takut.

BACA JUGA:  Madura Bergejolak, Pengamat Sebut Picu Protes Daerah Lain

"Penting memberikan pesan yang kuat kepada warga Madura maupun Surabaya, bahwa aparat serius tidak ada pengecualian serta prosedur dijalankan," jelasnya.

Sebab, Khairul mengkritisi bahwa ancaman denda dan perlakuan kasar tidak akan mendapat perhatian masyarakat.

Dengan demikian, aparat hukum perlu memberikan narasi dan pendekatan khusus terhadap beberapa tokoh masyarakat.

"Narasi-narasi yang bernada ancaman dan denda itu tidak membangun kesadaran, tetapi malah memicu kerusuhan lebih lanjut," imbuhnya.(*)