GenPI.co - Komunitas sukarelawan Jokowi-Prabowo (JokPro) 2024 muncul menjadi polemik naratif di tengah demokrasi di Indonesia.
Sebab, relawan tersebut dinilai menyalahi konstitusi yang mana memaksa Jokowi untuk kembali maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Peneliti dari Indonesia Political Opinion (IPO) Catur Nugroho menilai bahwa komunitas ini perlu dicurigai memperburuk demokrasi.
Menurut dia, Presiden Jokowi harus cepat mengambil sikap agar tidak menjadi kegaduhan di masyarakat.
"Dengan deklarasi JokPro ini, Presiden Jokowi seharusnya memberi penegasan untuk menolak terhadap gerakan ini," ucap Catur kepada GenPI, Senin (21/6).
Menurut dia, komunitas tersebut berpotensi membuat kegaduhan sebelum Pilpres 2024.
Selain masih cukup lama jelang pemilihan, komunitas tersebut menyalahi demokrasi di Indonesia.
"Komunitas ini tidak sesuai dengan amanat UUD 1945, yang mana menyalahi aturan dua periode seorang presiden," jelasnya.
Catur menjelaskan, presiden sebelumnya sudah mengonfirmasi bahwa tidak ada niat maju periode berikutnya.
Namun, dari komunitas itu, tampak jelas ingin menjatuhkan Jokowi.
"Potensi menjatuhkan itu ada, karena Jokowi bisa dinilai haus akan kekuasaan," ucap Catur.
Dengan demikian, Catur berharap kepada Jokowi agar memberi penegasan lebih lanjut untuk menolak relawan tersebut.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News