GenPI.co - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyarankan agar Kementerian Keuangan dan kalangan DPR RI melakukan klarifikasi terkait isu pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap sembako.
“Saya kira Kemenkeu ataupun dewan bisa mengklarifikasinya, draftnya apa, isinya apa. Benar nggak apa yang diceritakan (isu yang muncul di masyarakat),” katanya di Semarang, Minggu (13/6).
Menurut orang nomor satu di Jawa Tengah tersebut, klarifikasi sangat penting.
Ganjar mengatakan jangan sampai muncul gambaran atau anggapan masyarakat bahwa semuanya akan dikenai pajak serta segera diberlakukan.
Ganjar mengungkapkan informasi yang berhembus di masyarakat saat ini pun seolah RUU PPN sembako ini sudah dibahas dan segera selesai.
“Kalau dari kementerian sampaikan klarifikasi yang betul, saya kira baik juga,” ujarnya.
Ganjar meyakini tidak semua nantinya akan dikenai pajak.
“Jangan sampai ada image seokah semua ini akan dipajaki, tentu tidak mungkin. Apa isinya (draf RUU) buka saja, boleh eksekutif atau legislatif,” ucap politikus dari PDIP ini.
Ganjar mengatakan rencana pemerintah soal PPN terhadap sembako ini juga diyakininya belum akan direalisasikan dalam waktu dekat.
Ia menilai akan keterlaluan jika kebijakan itu diterapkan saat kondisi ekonomi masyarakat sedang terpuruk akibat pandemi Covid-19 ini. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News