GenPI.co - Pakar komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga angkat bicara soal wacana masa jabatan presiden 3 periode.
Menurutnya, isu dimunculkan menjelang Pilpres 2024 itu harus ditolak.
"Wacana masa jabatan presiden tiga periode yang kerap didengungkan sejumlah pihak harus ditolak," kata Jamiluddin dikutip dari JPNN.com, Selasa (8/6).
Jamiluddin melihat belakangan ini ada upaya-upaya untuk menjadikan Jokowi sebagai presiden tiga periode.
Ia mengatakan, Presiden Jokowi sendiri sudah berulang kali menyatakan akan tetap konsisten dan berkomitmen terhadap UUD 1945 yang mengatur masa jabatan presiden maksimal dua periode.
"Keinginan presiden tiga periode juga mengingkari amanat reformasi," ujar Jamiluddin.
Jamiluddin menegaskan, penetapan dua periode yang dilakukan para reformis bertujuan agar tidak mengulangi masa kelam kepemimpinan orde baru dan presiden seumur hidup di era Soekarno berkuasa.
Ia bahkan menyebut DPD RI dan mayoritas partai politik juga menolak wacana jabatan presiden tiga periode.
"Ini artinya, untuk dapat mengamendemen UUD 1945 peluangnya sangat kecil," ucap dia.
Oleh karena itu, Jamiluddin menilai tidak ada alasan yang cukup kuat bagi elite dan petualang politik untuk terus menerus menyuarakan masa jabatan presiden tiga periode.
Ia juga menyatakan agar semua yang merasa reformis harus melakukan pencegahan jangan sampai ada amendemen kelima UUD 1945. (cr3/jpnn)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News