GenPI.co - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajukan dana jumbo untuk memenuhi alat pendukung pertahanan Indonesia.
Anggaran atau bujet jumbo tersebut sedang digodok dalam sebuah rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020 hingga 2024.
Namun, anggaran tersebut kemudian ramai diperbincangkan publik karena nilainya yang setara dengan Rp 1.760 triliun atau Rp 1,76 kuadriliun.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon angkat suara terkait rencana Kementerian Pertahanan yang menjadi sorotan publik tersebut.
Menurutnya, publik harus melihat persentase terhadap PDB (produk domestik bruto) untuk 25 tahun, dan tidak melihat gelondongan Rp 1.760 triliun semata.
“Jika diukur dari PDB tahun 2020 sebesar Rp15.434,2 triliun, anggaran pemerintah untuk alutsista selama 25 tahun sebenarnya hanya 0,6 persen-0,7 persen setiap tahunnya,” ujar Fadli Zon kepada GenPI.co, Selasa (8/6/2021).
Fadli juga mengatakan bahwa rencana ini dalam rangka meneruskan strategi MEF (minimum essential force) yang saat ini sudah masuk tahap ke-3.
“Sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto harus menghadapi tiga tantangan sekaligus terkait dengan MEF,” tuturnya.
Pertama, kata Fadli Zon, Menhan harus menuntaskan MEF.
Kedua, harus menghadapi kenyataan terkendalanya anggaran pertahanan karena ada pandemi.
“Ketiga, harus bisa menawarkan rancangan strategis baru untuk meneruskan MEF. Jadi, mau tidak mau Kemenhan harus bisa membuat terobosan. Rancangan Perpres tentang Alpalhankam ini adalah hasilnya,” imbuhnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News