GenPI.co - Akademisi politik Philipus Ngorang mengatakan bahwa penyalahgunaan anggaran pemerintah untuk kepentingan pribadi sudah umum dilakukan oleh pejabat publik.
Untungnya di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), hal tersebut sangat diperhatikan agar tak terpelihara lagi.
“Orang mengharapkan untuk mendapatkan jabatan untuk melakukan praktik korupsi. Jadi, mereka bisa memperoleh kekayaan yang tak terduga,” ujarnya kepada GenPI.co.
Ngorang mengatakan bahwa sudah jadi hal lumrah jika pejabat publik yang tak mendapatkan gaji besar tiba-tiba memiliki banyak aset dan harta.
“Dari mana kekayaan mereka itu? Ya, dari mengumpulkan dana proyek pemerintahan itu,” katanya.
Pengajar di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie itu memaparkan penyelewengan anggaran kerap dilakukan oleh para pejabat publik yang memegang proyek strategis pemerintah, seperti dana bantuan sosial (bansos).
Ngorang menegaskan bahwa indikasi korupsi memang terjadi di dalam anggaran bansos.
Hal tersebut sudah diketahui oleh publik sejak penangkapan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Saya tak tahu persis apakah korupsi bansos nilainya mencapai Rp 100 triliun, tetapi praktik korupsi seperti itu sudah umum sebenarnya dilakukan pejabat publik,” paparnya.
Menurut Ngorang, praktik korupsi yang sudah marak tidak diiringi dengan upaya penegakkan hukum bagi para koruptor.
Oleh karena itu, hanya beberapa pejabat publik saja yang bisa ditangkap serta bernasib sama seperti Juliari.
“Nasibnya Juliari kemarin kena tangkap KPK, padahal banyak pejabat lain yang melakukan hal yang sama dengannya,” ungkapnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News