GenPI.co - Akademisi politik Philipus Ngorang blak-blakan turut menanggapi kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di depan jajaran Kabinet Indonesia Maju terkait pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial (bansos) yang tak mencapai target.
Menurut Ngorang, tak tercapainya target pembangunan itu bukan disebabkan oleh keinginan menteri di Kabinet Kerja yang ingin maju Pilpres 2024.
"Pembangunan itu diurus oleh PUPR dan menterinya Basoeki Hadimoeljono. Saya melihat dia tak menyasar ke situ," jelas Ngorang kepada GenPI.co, Kamis (3/6).
Ngorang mengungkapkan bahwa Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono hanya fokus bekerja sebagai menteri dan tak memiliki ambisi untuk maju Pilpres 2024.
"Jadi, masalah itu bukan karena Basoeki sebagai menteri, tetapi ada faktor lain, seperti pembebasan lahan yang terhambat," ungkapnya.
Pengajar di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie itu memaparkan bahwa masalah pembebasan lahan dan keterbatasan anggaran kerap terjadi dalam pembangunan.
"Mungkin ketersediaan anggarannya sekian, tapi harga pembebasan lahannya lebih tinggi. Lalu, yang di sini terima, yang di sana ternyata harganya beda lagi," bebernya.
Selain itu, penyelewengan anggaran juga kerap dilakukan oleh para pemegang proyek strategis pemerintah.
Ngorang menuturkan bisa saja dalam proposal anggaran, para pemegang proyek itu menuliskan biaya yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga aslinya.
"Mereka bisa saja nulis Rp 15 ribu di dalam proposal permohonan anggaran, walaupun harga tanahnya RP 10 ribu. Lalu, Rp 5 ribu itu mereka kantongi sendiri," pungkasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News