GenPI.co - Akademisi politik Philipus Ngorang memberikan pandangannya terkait kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di depan jajaran Kabinet Indonesia Maju baru-baru ini.
Diketahui, kemarahan Jokowi itu terkait dengan pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial (bansos) yang tak mencapai target.
Menurut Ngorang, sudah menjadi rahasia umum jika pelaksanaan suatu proyek pasti akan mendapat banyak gangguan dari pihak-pihak tertentu.
Salah satunya adalah dalam bentuk penyelewengan anggaran proyek pembangunan oleh para pejabat yang tak bertanggung jawab.
“Hal itu terjadi dari tingkat kementerian sampai tingkat desa, bagi-bagi dana proyek itu sangat rawan terjadi,” ujarnya kepada GenPI.co.
Ngorang pun mengaku ragu bahwa para pejabat di tingkat daerah mengeksekusi anggaran dari pemerintah pusat untuk pembangunan dengan baik dan sesuai dengan target.
“Suatu desa mendapatkan sekitar Rp1 miliar. Namun, dana itu apakah benar-benar dieksekusi di lapangan? Lalu, bentuknya seperti apa? Apakah ada pertanggungjawaban dari proyek itu?” ungkapnya.
Lebih lanjut, pengajar di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie itu mengatakan bahwa tak jarang para kepala desa menganggap uang tersebut itu adalah rezeki pribadi.
“Ada juga yang langsung menggelar pesta saat dana tersebut turun. Pestanya besar-besaran lagi. Pertanyaannya, untuk apa ada pesta?” kata Ngorang.
Ngorang memaparkan jika para pejabat desa langsung menggelar pesta usai mendapat dana, maka hal itu berarti mereka sudah berencana untuk bagi-bagi uang tersebut ke sejumlah pihak saja.
“Mereka sudah berharap akan dapat uang sekian, nanti proyeknya direkayasa. Lalu uangnya habis dan proyeknya tak ada,” paparnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News