GenPI.co - Ruang gerak mafia alutsista makin sempit. Geraknya terbatas. Menhan Prabowo Subianto punya strategi yahud untuk mematikan mafia alutsista.
Saat ini, Prabowo Subianto tengah melakukan modernisasi sistem pertahanan.
Dan semua negosiasinya dilakukan langsung dengan pabrik alat utama persenjataan (alutsista).
"Ini patut didukung semua pihak," kata pengamat Militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi di Jakarta, baru-baru ini.
Fahmi mendorong agar kemampuan negosiasi harus terus ditingkatkan.
Sebab dalam belanja impor ada skema offset transfer teknologi, kerja sama produksi hingga fasilitas pemeliharaan dan perbaikan yang harus dipertimbangkan.
"Ini harus dilihat mana yang paling menguntungkan," ujarnya.
Rancangan itu, lanjutnya, juga harus dibarengi dengan sejumlah langkah. Misalnya, penguatan peran dan fungsi Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).
"Nah ini belum tergambar dari draft Perpres yang beredar," sambung dia.
Untuk opsi rencana pemenuhan kebutuhan alutsista menggunakan skema pinjaman luar negeri analisisnya biasa saja.
Menurutnya, jika dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) tidak besar.
PDB Indonesia 2020 sebesar Rp 15.434,2 triliun. Angka yang dialokasikan pemerintah untuk alutsista selama 25 tahun itu berada pada kisaran 11,4 persen.
"Jika angka Rp 15.434,2 triliun itu dikalikan 25 tahun sebagai asumsi, maka persentase jumlah yang direncanakan tersebut dari PDB akan tampak makin kecil lagi. Hanya 0,7 persen setiap tahunnya," jelas Fahmi.
Artinya, kata dia, jika rancangan itu disetujui Presiden. Indonesia harus mampu mengejar target belanja pertahanan sekitar 1.5 persen dari PDB per tahun.
Asumsinya, sebanyak 0,78 persen bersumber dari anggaran regular dan sekitar 0,7 persen bersumber dari pinjaman luar negeri. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News