Pimpinan KPK Klaim Telah Perjuangkan 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK

GenPI.co - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron, mengemukakan akan memberikan laporan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas keputusan final pimpinan soal nasib 75 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

"Presiden telah memberikan arahan, dan kami telah berdiskusi dengan para pembantu Presiden,” kata Ghufron, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (27/5/2021).

Dia mengatakan kehadiran Kemenkumham, Kemenpan RB, BKN, KASN, LAN adalah organ-organ kepresidenan, yang diyakini berkomunikasi langsung dan melaporkannya pada Presiden.

BACA JUGA:  Pola Pemecatan KPK Dibilang Blunder, Arahan Jokowi Dilanggar

“Meski begitu setelah selesai ini semua, kami pada saatnya akan melaporkan ke Presiden," ujar Ghufron.

KPK pada Selasa (25/2/2021) telah mengadakan rapat koordinasi membahas nasib 75 pegawai KPK tak lolos TWK bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Lembaga Administrasi Negara, dan asesor TWK.

BACA JUGA:  51 Pegawai KPK Dipecat, Novel Baswedan Angkat Bicara

Hasil rapat koordinasi di Gedung BKN tersebut, diputuskan 24 dari 75 pegawai masih dimungkinkan dibina sebelum diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Sementara itu, sebanyak 51 pegawai KPK tidak memungkinkan untuk dibina berdasarkan penilaian asesor.

BACA JUGA:  Novel Baswedan Blak-blakan Bicara Isu Taliban di KPK

Sebanyak 51 pegawai disebutkan masih berada di KPK hingga November 2021, meski saat ini statusnya sudah non-aktif dan selanjutnya akan diberhentikan.

"Pendapat kami tidak serta-merta hasil TWK tidak menjadi dasar pengangkatan atau peralihan pegawai KPK sebagai ASN, kami tidak serta merta hasil TWK dijadikan dasar maka pada 24 Mei 2021 kami bersama Kemenkumham, Kemenpan-RB, BKN, KASN, LAN meninjau apa yang jadi indikator dasar," katanya.

Ghufron mengklaim tidak melihat nama-nama ke-75 pegawai itu, dan berupaya mengatrol indikator.

"Harapannya 75 itu bisa kembali jadi ASN semua, itu yang kami perjuangkan tapi setelah dibuka ada beberapa 'item' ada yang merah, kuning, hijau, yang kuning dan hijau jadi 24 ada yang bisa dibina," beber Ghufron. (*/ant)