GenPI.co - Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono mendadak mengungkapkan pihaknya bersama dengan komite anti-korupsi Indonesia akan mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bertemu pimpinannya.
Menurut politikus Partai Gerindra ini, agenda pertemuan adalah pelaporan dugaan praktik mafia pengadaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) di Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
BACA JUGA: Mendadak Ruhut Sitompul Bikin Rocky Gerung Terpojok: Menggerung..
Sebab, selama ini kasus tersebut diduga sudah merugikan uang negara ratusan triliun rupiah.
"FSP BUMN Bersatu juga pernah melaporkan korupsi pengadaan barang dan jasa di TNI AL (Angkatan Laut) pada 2011," jelas Arief Poyuono kepada GenPI.co, Minggu (23/5).
Anak buah Prabowo Subianto itu membeberkan, saat itu TNI AL memberikan pekerjaan pengadaan Helikopter Bell 412EP tahap II dengan nilai Rp 220 Miliar kepada PT. Dirgantara Indonesia (PTDI).
Dalam pekerjaan ini, PT. Dirgantara sudah dibayar Rp 212.415.954.199 atau 96 persen. Namun, pekerjaan atau kemajuan fisik baru 20 persen.
BACA JUGA: Bukan Prabowo atau Anies Baswedan, Ini Dia Capres 2024 Terbaik
Kontrak pesawat terbang atau helikopter yang berasal dari dana APBN untuk pemesanan Helikopter Bell 412EP oleh Kemenhan terdapat perbedaan penentuan imbalan (fee) kepada mitra penjualan PTDI.
"Padahal, helikopter yang dipesan sama dan pembeli yang sama, yaitu kemenhan tetapi untuk pengguna yang berbeda, yaitu TNI AD dan TNI AL," jelasnya.
PTDI memberikan fee kepada BTP sebesar 5 persen dari total kontrak Helikopter Bell 412EP beserta perlengkapannya untuk TNI AD.
Sementara, PTDI juga memberikan fee kepada BTP sebesar 7 persen dari total kontrak Helikopter Bell 412EP beserta perlengkapannya untuk TNI AL.
"Akibatnya denda yang harus dibayar oleh PTDI sebesar Rp 3.357.999.942," ungkap Arief Poyuono.
Penyelidikan oleh KPK memang cukup lama setelah FSP BUMN Bersatu membuat laporan. Tetapi akhirnya KPK bisa membawa pelaku korupsi pada proyek tersebut ke Pengadilan Tipikor.
"Jadi praktik mafia pengadaan alutsista juga akan kami laporkan. Kami percaya KPK akan berani dan bisa membongkar praktik mafia pengadaan alutsista yang menciptakan mega korupsi di Kemenhan, nantinya," kata Arief Poyuono.
Eks Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pun meminta KPK tidak gentar untuk membongkarnya, karena rakyat Indonesia di belakang KPK untuk selalu mendukung.
"FSP BUMN Bersatu dan Komite Anti-Korupsi Indonesia juga mendesak Presiden Jokowi untuk mendukung KPK membongkar praktik mafia pengadaan alutsista," pungkasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News