GenPI.co - Status 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat menjadi ASN menuai pro kontra.
Pengamat politik Emrus Sihombing menilai banyak manfaat alih status pegawai KPK menjadi ASN.
"Salah satu manfaat yang nyata ialah pegawai KPK bisa fokus dalam pemberantasan korupsi dan tidak terjebak pada politik praktis," ujar Emrus di Jakarta, Minggu (16/5).
BACA JUGA: Pernyataan Keras Anak Gus Dur Mengejutkan: TWK KPK Mbelgedes
Emrus mengambil contoh aksi wadah pegawai (WP) KPK yang menolak revisi UU KPK beberapa waktu lalu.
Padahal menurutnya, sebagai pegawai KPK, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mereka ialah bekerja dalam pemberantasan korupsi.
“Salah satu manfaatnya tidak ada lagi pegawai KPK yang melakukan politik praktis, seperti antara lain dengan mengatasnamakan WP menolak revisi UU KPK yang bukan tupoksi mereka,” jelasnya.
BACA JUGA: Ucapan Keras Akademisi Soal TWK KPK, Novel Dengarlah!
Seperti diketahui, sebanyak 75 pegawai dari 1.351 pegawai KPK dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
Sejumlah pihak juga meminta KPK terbuka dengan hasil tes yang diduga menyebabkan sejumlah pegawai lembaga antirasuah itu tak lolos.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News