GenPI.co - Pengamat pakar hukum tata negara Refly Harun turut menyampaikan pendapatnya terkait polemik tes aparatur sipil negara (ASN) untuk para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menuai kritik dari berbagai pihak.
Menurut Refly, ada perbedaan perlakuan dari pemerintah jika yang memberikan kritik adalah kelompok oposisi.
Sebab, jika salah seorang pro-Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kritis mengkritik tes ASN untuk para pegawai KPK, maka para pendukung pemerintahan lainnya pasti akan membela narasi itu.
BACA JUGA: Pesan Pengamat Untuk KPK, Jangan Lemahkan Lembaganya Sendiri!
“Benar kata Rocky Gerung, bahwa Jokowi sukses membuat para pendukungnya terlihat terpisah dengan kelompok masyarakat lainnya,” ujarnya dalam video di kanal YouTube Refly Harun, Kamis (6/5).
Refly mengatakan bahwa sekat-sekat tersebut selalu dipelihara oleh Presiden Jokowi dengan alasan menjaga kesatuan NKRI.
“Justru sikap-sikap seperti itulah yang tidak menjaga NKRI, karena memunculkan dan memelihara bibit-bibit perpecahan di masyarakat,” katanya.
Advokat itu memaparkan bahwa polemik tes ASN untuk para pegawai KPK merupakan akumulasi dari upaya pemerintah yang main-main dalam mengatasi masalah politik dan ekonomi.
“Fenomena politik dan ekonomi banyak bermasalah, tapi pemerintah justru memilih untuk mengurangi radikalisme sebagai sumber masalah bangsa, padahal sumbernya bukan di sana,” paparnya.
BACA JUGA: Ray Rangkuti Soroti Materi Tes Wawasan Kebangsaan Seleksi ASN KPK
Menurut Refly, sumber masalah bangsa Indonesia saat ini adalah kepemimpinan, pandemi covid-19, dan ekonomi.
“Soal radikalisme dan lain sebagainya itu hanya persentase kecil saja dari tiga persoalan besar tersebut,” paparnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News