Kasus Syahganda dan Jumhur, Aktivis Sebut Jokowi Salah Logika

26 April 2021 22:40

GenPI.co - Aktivis Pro-Demokrasi menganggap Pemerintahan Presiden Jokowi mengalami kemunduran demokrasi. 

Hal itu didasari karena adanya cacat hukum atas penahanan Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat.

Pengamat Politik Rocky Gerung menganggap, Jokowi telah salah arah menilai demokrasi di Indonesia.

BACA JUGAMendadak Jumhur Berharap Persoalannya Jadi Terang Benderang

Menurutnya, pendiri demokrasi di Indonesia bukan berawal dari Presiden Jokowi, melainkan dari para aktivis.

"Jokowi datang ketika lahirnya demokrasi sudah ada. Jadi, bukan beliau yang membuatnya bahkan SBY dan Gus Dur datang ketika demokrasi sudah ada sehingga penciptanya itu siapa? Ya. Syahganda," tegasnya.

Selain itu, Rocky menyoroti langkah presiden yang ingin membuat demokrasi di Indonesia. 

Akan tetapi, dia menyebutkan bahwa hal itu menjadi salah logika.

"Jadi, sekarang ini dibolak-balik. Presiden Jokowi sedang berupaya membuat demokrasi. Justru ketika kepemimpinan beliau demokrasi menjadi turun, itu logikanya," tambah Rocky.

Rocky lebih lanjut mengatakan bahwa dirinya bersama aktivis Pro-Demokrasi ingin membebaskan Syahganda dari segala tuntutan hukum.

Sebab, dia beralasan ingin menyingkirkan persoalan politis dalam hal demokrasi.

"Kami ingin menyingkirkan persoalan demokrasi agar Syahganda lepas dari tuntutan hukum yang tak adil. Kami tidak ingin demokrasi diselamatkan karena kami punya ilmu masing-masing," jelasnya.

BACA JUGAJumhur Hidayat Protes Keras Laptop Anaknya Disita Polisi

Sebagaimana diketahui, Syahganda Nainggolan akan divonis enam tahun penjara usai membuat cuitan terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja di PN Kota Depok pada Kamis (29/4) (*)

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News

Redaktur: Hafid Arsyid Reporter: Puji Langgeng

BERITA TERPOPULER

BERITA TERKAIT

Copyright © 2025 by GenPI.co