GenPI.co - Pakar hukum tata negara Refly Harun menilai bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim gugup hadapi isu perombakan kabinet, sehingga harus mengunjungi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Namun, masalah utama justru bukan di Nadiem, melainkan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diatur oleh kekuatan lain di luar jajaran pemerintah.
BACA JUGA: Ada yang Incar Posisi Mendikbud, Jokowi Diminta Reshuffle Nadiem
“Itu namanya sistem presidensial setengah hati. Pejabat-pejabat politik tak semata-mata ditentukan oleh Presiden Jokowi sendiri, tapi ada arus samping yang sangat berpengaruh,” ujarnya dalam video di kanal YouTube Refly Harun, Kamis (22/4/2021).
Refly mengatakan bahwa dukungan dari Megawati sangat berpengaruh bagi seseorang yang ingin mendapatkan jabatan politik.
“Bisa jadi endorsement dari ‘Teuku Umar’ jauh lebih berpengaruh daripada endorsement dari istana,” katanya.
Advokat itu mewajari hal tersebut, karena PDIP adalah pemenang pemilu satu dekade ke belakang dan sukses mengantarkan Jokowi menjadi presiden.
“Kalau bicara soal power struggle, wajar saja. Wajar jika PDIP minta saham paling besar dalam pemerintahan Presiden Jokowi dan para pejabat harus dapat restu dari Megawati,” ungkapnya.
Menurut Refly, istilah presidensial setengah hati terjadi akibat presidennya tak bisa mandiri untuk merekrut pejabat-pejabat publik terbaik.
“Itu normatif jika menteri itu dibilang sebagai orang-orang Indonesia terbaik. Faktanya, tidak seperti itu,” paparnya.
Meskipun demikian, Refly berharap agar Presiden Jokowi bisa menyelesaikan masa jabatannya secara baik-baik pada 2024.
BACA JUGA: Reshuffle Kabinet Ternyata Rawan Dimanfaatkan Penumpang Gelap
“Namun, dengan perbaikan-perbaikan yang terus signifikan,” jelasnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News