GenPI.co - Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun mendadak mengakui merupakan pendukung Joko Widodo (Jokowi) pada periode pertama adalah pilihan yang sangat rasional untuk para aktivis.
Hal tersebut diungkapkan Refly Harun dalam kanal YouTube-nya, merespons pilihan Zainal Arifin Mochtar yang saat ini justru sangat kritis kepada pemerintahan Jokowi.
BACA JUGA: Pernyataan Kapolri Listyo Sigit Bikin Kaget, Kasus 6 Laskar FPI
"Sederhana mendukung Jokowi, dia sederhana tak punya dosa masa lalu. Ia sukses di Solo kemudian di Jakarta, tapi masalahnya setelah memerintah tidak ada presiden yang bisa memenuhi ekspektasi 100 persen," jelas Refly Harun dikutip GenPI.co, Rabu (21/4).
Sebelumnya, Zainal Arifin Mochtar yang merupakan akademisi dari Universitas Gadjah Mada baru-baru ini meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibubarkan, karena sudah tak ada gunanya lagi usai disahkannya UU KPK yang baru.
Menurut Zainal Arifin, ia pesimistis KPK masih punya taji usai seluruh pegawai akan dijadikan ASN (Aparatur Sipil Negeri) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Juni mendatang.
Pasalnya, alih status kepegawaian ini dinilai akan menggerus independensi para penyidik yang sebelumnya dikenal berani.
BACA JUGA: Keterangan Saksi Bikin Habib Rizieq Terpojok, Pakar: Tak Pantas..
Merespons hal itu, Refly Harun mengaku sangat sedih dengan kondisi KPK saat ini. Ia menyatakan Presiden Jokowi ternyata bukan memperkuat tapi melemahkan KPK.
"Dan sukses karena endorsment dari Presiden Jokowi langsung ditangkap untuk sama-sama menggebuki, melumpuhkan dan mengkerdilkan KPK. Saat ini tak banyak aktivis korupsi yang mau membentengi serangan-serangan dari elite politik. Bahkan, KPK saat ini satu suara dengan elite politik," tegas Refly Harun.
Apalagi, kalau suksesnya KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Menteri Sosial Juliari Batubara dan Menteri KKP Edhy Prabowo adalah kerja satu-dua orang yang masih punya idealisme, bukan kelembagaan.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News