GenPI.co - Duta besar Myanmar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyerukan zona larangan terbang dan sanksi, karena komunitas internasional lebih menekan pemerintah militer untuk mengakhiri tindakan keras mematikan dan memulihkan demokrasi, dan ketika jumlah korban tewas terus meningkat dengan puluhan lainnya dilaporkan terbunuh.
Sebelumnya, Amerika Serikat dan negara-negara Eropa memohon tindakan pada pertemuan Dewan Keamanan PBB tentang krisis tersebut mulai terbentuk, tetapi kepemimpinan militer tetap menentang dan menolak masuk ke utusan khusus PBB.
BACA JUGA: Seruan Maut PBB Ajak Indonesia Bantu Myanmar, Bikin Gemetar
Duta Besar Myanmar Kyaw Moe Tun, yang dengan penuh semangat menolak kudeta 1 Februari dan mengesampingkan klaim militer bahwa dia tidak lagi mewakili Myanmar, mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa telah terjadi 'kurangnya tindakan yang memadai dan kuat' meskipun ada ratusan kematian, termasuk anak-anak.
“Tindakan kolektif dan kuat Anda dibutuhkan segera,” kata Kyaw Moe Tun, dalam sambutan virtual saat dia duduk di depan bendera Myanmar dan PBB, seperti dilansir dari Reuters, Sabtu (10/4/2021).
Menurutnya, mereka sangat yakin bahwa komunitas internasional, khususnya Dewan Keamanan PBB, tidak akan membiarkan kekejaman ini terus terjadi di Myanmar.
Dia juga meminta embargo senjata internasional dan pembekuan rekening bank yang terkait dengan anggota militer dan keluarganya.
Semua investasi asing langsung juga harus ditangguhkan sampai pemulihan pemerintahan yang dipilih secara demokratis.
BACA JUGA: Ancaman Maut Korut Bikin Nyali PBB Ciut, Dunia Dipaksa Nurut
Seruan diplomat itu datang ketika muncul laporan tentang tindakan keras yang lebih mematikan di negara itu, dengan setidaknya 60 warga sipil tewas selama protes di divisi Bago di luar kota terbesar Yangon.
Adapun, hingga kini setidaknya 618 warga sipil telah tewas dalam tindakan keras militer terhadap protes dan hampir 3.000 ditangkap.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News