Masyarakat Myanmar Dibuat Kocar-Kacir, Dunia Ngamuk Pasang Badan

GenPI.co - Para jenderal Myanmar telah menyewa perusahaan lobi Kanada untuk membantu menjelaskan situasi sebenarnya di negara itu, karena pasukan keamanan terlibat dalam kebuntuan di kompleks staf pekerja kereta api yang menentang kudeta 1 Februari.

Rekaman yang diunggah di media sosial menunjukkan pasukan keamanan berkumpul di jalan dekat kompleks staf kereta api, yang menggemakan upaya militer untuk membarikade pengunjuk rasa ke Sanchaung, juga di Yangon.

BACA JUGA: Pasukan Elite Rusia Kian Sangar, Senjatanya Bikin Gemetar

Satu orang yang terlibat dalam pemogokan mengatakan bahwa mereka khawatir tindakan keras akan segera terjadi.

“Saya pikir mereka akan menangkap kami. Tolong bantu kami," demikian pernyataan salah seorang warga Myanmar bernama Ma Su, seperti dilansir dari Reuters, Rabu (10/3/2021).
 
Namun, detail tidak dapat diverifikasi secara independen. Pejabat polisi dan tentara tidak menanggapi permintaan komentar.

Para pekerja kereta api adalah bagian dari gerakan pembangkangan sipil massal yang dimaksudkan untuk melumpuhkan bisnis pemerintah dan memulihkan pemerintahan terpilih dari pemimpin sipil yang ditahan, Aung San Suu Kyi.

Menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, sebuah kelompok advokasi yang memantau penangkapan tersebut bahwa tanggapan militer terhadap protes yang kini terjadi setiap hari telah menjadi semakin keras dengan sedikitnya 60 orang diperkirakan telah terbunuh dalam penumpasan tersebut dan hampir 2.000 orang ditahan.

Militer juga telah meningkatkan tindakan terhadap pemberitaan media independen tentang kerusuhan, penggerebekan kantor dan pencabutan izin.

Setidaknya 35 jurnalis telah ditangkap sejak kudeta tersebut, menurut Myanmar Now, salah satu organisasi berita yang mendapat kecaman. Dari mereka yang ditahan, 19 orang telah dibebaskan.

BACA JUGA: Amerika Jantungan, China Bidik Guam dengan Rudal Kiamat

Negara-negara Barat mengutuk kudeta dan memperketat sanksi pada beberapa jenderal yang terlibat termasuk pemimpin kudeta Min Aung Hlaing.

Uni Eropa telah mengindikasikan sanksi lebih keras yang berfokus pada bisnis yang terkait dengan militer, tetapi Dewan Keamanan PBB telah berjuang untuk mencapai kesepakatan tentang tanggapan.(*)