GenPI.co - Ratusan anggota Parlemen Myanmar dikurung di pusat penahanan terbuka di ibu kota negara. Setelah militer merebut kekuasaan dan menahan politisi senior termasuk pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi.
Salah satu legislator mengatakan bahwa ada sekitar 400 anggota parlemen di dalam kompleks perumahan pemerintah. Mereka tidak diizinkan meninggalkan kompleks di Naypyidaw.
BACA JUGA: Vaksin Sputnik V Rusia 91% Diklaim Efektif Lawan Covid-19
Dilansir dari Associated Press, Selasa (2/2//2021) bahwa kondisinya menyeramkan terdapat banyak polisi berada di dalam kompleks dan tentara berada di luarnya.
"Kami harus tetap terjaga dan waspada," kata legislator tersebut, yang berbicara tanpa mau menyebut nama karena khawatir akan keselamatannya.
Diketahui, kudeta terjadi beberapa jam sebelum anggota parlemen dari seluruh negara menghadiri pembukaan sidang parlemen baru.
Militer mengatakan mereka harus bergerak karena pemerintah tidak menindaklanjuti klaim kecurangan militer dalam pemilihan November, di mana partai yang berkuasa Suu Kyi menang telak, dan karena memungkinkan pemilihan untuk terus berjalan meskipun ada pandemi virus corona.
Sebelumnya, presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden juag telah mengancam akan memberikan sanksi atas adanya aksi kudeta militer yang merebut kekuasaan di Myanmar.
Lebih lanjut, kata dia bahwa pasukan tak boleh berusaha mengesampingkan keinginan rakyat atau mencoba menghapus hasil Pemilu yang kredibel.
"AS akan membela demokrasi di mana pun ia diserang," ujar Biden dalam pernyataannya, seperti dilansir dari BBC.
Senada dengan Biden, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyebut langkah tentara sebagai pukulan serius bagi reformasi demokrasi. Dewan Keamanan PBB juga bersiap untuk melakukan rapat darurat.
Sementara, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengutuk kudeta dan pemenjaraan Aung San Suu Kyi yang tak berdasar hukum. Kecaman serupa juga dinyatakan oleh para pemimpin Uni Eropa lainnya.
China juga meminta semua pihak di negara itu untuk menyelesaikan perbedaan. Di sisi lain, sejumlah kekuatan regional, termasuk Kamboja, Thailand, dan Filipina memilih netral dengan menyebutnya sebagai masalah internal.
Selain itu, pemerintah Indonesia ikut angkat bicara perihal kudeta militer yang tengah berlangsung di Myanmar.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyampaikan beberapa, salah satunya keprihatinan atas perkembangan politik di negara tersebut.
"Indonesia sangat prihatin atas perkembangan politik terakhir di Myanmar," demikian pernyataan Kemlu RI.
Kemlu juga berharap ada penyelesaian hukum mengenai perselisihan yang terjadi akibat perbedaan pendapat pada hasil pemilihan umum November 2020.
BACA JUGA: Gelombang Serangan Setan Israel Buat Iran Mati Kutu di Suriah
"Indonesia juga menggarisbawahi bahwa perselisihan-perselisihan terkait hasil pemilihan umum kiranya dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang tersedia," kata mereka.
Pemerintah Indonesia juga mendesak pihak yang terlibat di Myanmar agar segera mengedepankan dialog sebagai jalan keluar bersama agar tercipta damai.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News