GenPI.co - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sedang mengkaji rencana untuk menutup bantuan kemanusiaan ke Gaza utara dalam upaya membuat militan Hamas kelaparan.
Dilansir AP News, sebuah rencana yang, jika dilaksanakan, dapat menjebak ratusan ribu warga Palestina yang tidak mau atau tidak dapat meninggalkan rumah mereka tanpa makanan atau air.
Israel telah mengeluarkan banyak perintah evakuasi untuk wilayah utara selama perang yang berlangsung setahun, yang terbaru adalah hari Minggu.
Rencana yang diusulkan kepada Netanyahu dan parlemen Israel oleh sekelompok pensiunan jenderal akan meningkatkan tekanan.
Memberi warga Palestina waktu seminggu untuk meninggalkan sepertiga utara Jalur Gaza, termasuk Kota Gaza, sebelum mendeklarasikannya sebagai zona militer tertutup.
Mereka yang tersisa akan dianggap sebagai kombatan, yang berarti peraturan militer akan memperbolehkan tentara untuk membunuh mereka, dan tidak diberi makanan, air, obat-obatan, dan bahan bakar, menurut salinan rencana yang diberikan kepada The Associated Press oleh kepala arsiteknya.
Dikatakan bahwa rencana tersebut adalah satu-satunya cara untuk menghancurkan Hamas di utara dan menekannya untuk membebaskan para sandera yang tersisa.
Rencana tersebut menyerukan Israel untuk mempertahankan kendali atas wilayah utara untuk jangka waktu yang tidak terbatas guna mencoba menciptakan pemerintahan baru tanpa Hamas, yang akan membelah Jalur Gaza menjadi dua.
Belum ada keputusan dari pemerintah untuk sepenuhnya melaksanakan apa yang disebut “Rencana Jenderal,” dan tidak jelas seberapa kuat hal itu dipertimbangkan.
Ketika ditanya apakah perintah evakuasi di Gaza utara menandai tahap pertama dari “Rencana Jenderal,” juru bicara militer Israel Letnan Kolonel Nadav Shoshani mengatakan tidak.
“Kami belum menerima rencana seperti itu,” katanya.
Namun, seorang pejabat yang mengetahui masalah tersebut mengatakan bahwa beberapa bagian dari rencana tersebut sudah dilaksanakan, tanpa menyebutkan bagian mana saja.
Seorang pejabat kedua, yang berkebangsaan Israel, mengatakan bahwa Netanyahu "telah membaca dan mempelajari" rencana tersebut, "seperti banyak rencana yang telah sampai kepadanya selama perang," tetapi tidak mengatakan apakah ada yang telah diadopsi.
Para pejabat tersebut berbicara dengan syarat anonim, karena rencana tersebut tidak seharusnya dibahas secara terbuka. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News