Pakar HAM: Tahanan yang Dikirim Rusia untuk Berperang di Ukraina Melakukan Kejahatan

GenPI.co - Seorang pakar hak asasi manusia yang didukung PBB yang memantau Rusia di bawah Presiden Vladimir Putin pada hari Senin mengecam meningkatnya kekerasan di negara itu yang disebabkan oleh mantan tahanan yang hukumannya dipersingkat atau diampuni untuk berperang di Ukraina.

Dilansir AP News, mereka kemudian kembali ke Rusia untuk melakukan kejahatan, termasuk rudapaksa dan pembunuhan.

Mariana Katzarova, yang mengamati hak asasi manusia di Rusia di bawah mandat dari Dewan Hak Asasi Manusia yang didukung PBB, mengatakan kembalinya mantan penjahat ke Rusia yang catatan hukumnya telah dihapus, menambah jumlah kekerasan dalam rumah tangga.

BACA JUGA:  Ukraina Serang Depot Senjata Rusia, Volodymyr Zelenskyy Minta AS Bertindak Cepat

Fenomena ini pertama kali muncul tahun lalu di antara para pejuang yang kembali, tetapi Katzarova mencatat bahwa pengampunan dan pengurangan hukuman di Rusia bagi tahanan yang setuju untuk berperang di Ukraina menjadi hukum di Rusia pada bulan Maret.

Berbicara kepada wartawan, Katzarova mengatakan sekitar 170.000 penjahat kekerasan yang dihukum telah direkrut untuk berperang di Ukraina.

BACA JUGA:  Drone Ukraina Menyerang Depot Militer Besar Rusia di Barat Laut Moskow

"Banyak di antara mereka yang kembali, dan ini adalah tren yang sedang berkembang, telah melakukan kejahatan kekerasan baru terhadap perempuan, anak perempuan, anak-anak, termasuk kekerasan seksual dan pembunuhan," katanya di Jenewa.

"Hal ini telah meningkatkan kekerasan terhadap perempuan di Rusia, yang sudah mencapai tingkat yang sangat tinggi dengan ribuan perempuan meninggal setiap tahun akibat kekerasan dalam rumah tangga," katanya.

BACA JUGA:  Ukraina Melarang Aplikasi Telegram dengan Alasan Ancaman Keamanan dari Rusia

"Tidak ada hukum di Rusia yang secara tegas mengkriminalisasi kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan berbasis gender."

Perang Rusia di Ukraina memasuki tahun ketiga, dan Kremlin telah berupaya keras untuk menambah pasukannya di sana.

Pada tahun 2022, pihak berwenang memobilisasi sekitar 300.000 orang dalam panggilan parsial, dan kelompok hak asasi manusia serta media juga melaporkan upaya untuk merekrut narapidana yang menjalani hukuman di penjara di seluruh negeri.

Awalnya, perekrutan dilakukan oleh kelompok tentara bayaran Wagner, tetapi kemudian Kementerian Pertahanan Rusia mengambil alih, menurut aktivis dan laporan media. 

Pada bulan Maret, parlemen Rusia meloloskan undang-undang yang mengizinkan pihak berwenang untuk membebaskan penjahat terpidana dari penjara jika mereka mendaftar menjadi tentara dan menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan. (*)