GenPI.co - Pejabat migrasi tinggi Uni Eropa pada hari Rabu menyatakan kekhawatirannya tentang program visa kerja Hongaria yang terbuka bagi warga negara dari Rusia dan Belarus, tepat saat serangan sabotase dan tuduhan mata-mata meningkatkan kewaspadaan di seluruh Eropa.
Dilansir AP News, Hongaria memperluas program Kartu Nasionalnya kepada warga negara Rusia dan Belarus saat mengambil alih jabatan presiden bergilir Uni Eropa pada bulan Juli.
Hal itu terjadi saat Perdana Menteri Viktor Orbán melakukan perjalanan ke Moskow untuk berunding dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, sebuah perjalanan yang dikecam oleh rekan-rekannya dari Uni Eropa.
Kartu ini juga memungkinkan warga negara dari Bosnia, Moldova, Montenegro, Makedonia Utara, Serbia, dan Ukraina untuk memasuki zona bebas pemeriksaan identitas di Eropa dengan lebih mudah untuk tujuan bekerja.
Keenam negara tersebut merupakan kandidat untuk bergabung dengan Uni Eropa. Rusia dan Belarus tidak.
"Agak aneh untuk benar-benar menyambut secara khusus warga negara dari Rusia dan Belarus dalam situasi di mana kita tahu bahwa negara-negara ini bermusuhan dengan Uni Eropa," kata Komisaris Urusan Dalam Negeri Eropa Ylva Johansson kepada anggota parlemen Uni Eropa.
Perdana Menteri Hongaria, yang secara luas dipandang memiliki hubungan paling hangat dengan Putin di antara para pemimpin Uni Eropa, telah secara rutin memblokir, menunda atau melemahkan upaya Uni Eropa untuk membantu Kyiv dan menjatuhkan sanksi pada Moskow atas tindakannya di Ukraina.
Belarus adalah sekutu utama Rusia dan telah berfungsi sebagai pangkalan belakang bagi pasukan Rusia.
Johansson mencatat serangkaian insiden sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, termasuk serangan sabotase atau peretasan di Republik Ceko, Estonia, Lithuania, dan Polandia.
Ia juga mencatat kemungkinan ancaman terhadap pangkalan militer di Jerman.
"Ini saatnya untuk lebih waspada, bukan malah sebaliknya. Ini bukan saatnya bersikap lunak terhadap keamanan," katanya, seraya menambahkan bahwa perjalanan yang aman di dalam zona bebas paspor yang menghubungkan 29 negara, sebagian besar negara Uni Eropa, dapat terancam.
"Kita harus saling menjaga keamanan."
Awal bulan lalu, Johansson mengirim surat ke Hungaria untuk meminta klarifikasi tentang Kartu Nasionalnya, khususnya apakah program tersebut memberlakukan pemeriksaan keamanan yang lebih ketat terhadap warga negara Rusia dan Belarus.
Ia menerima balasan dua minggu lalu tetapi pada hari Selasa ingin mengetahui lebih lanjut. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News