GenPI.co - Kantor Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan pada hari Jumat bahwa Inggris tidak akan campur tangan dalam permintaan Pengadilan Kriminal Internasional untuk surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Dilansir AP News, pengumuman ini merupakan pembalikan rencana yang diumumkan oleh mantan Perdana Menteri Rishi Sunak, yang digulingkan awal bulan ini ketika Partai Buruh Starmer menyingkirkan Partai Konservatif dari jabatannya secara telak.
"Ini adalah usulan dari pemerintah sebelumnya yang tidak diajukan sebelum pemilihan umum, dan saya dapat memastikan bahwa pemerintah tidak akan meneruskannya sesuai dengan posisi kami sejak lama bahwa ini adalah masalah yang harus diputuskan oleh pengadilan," kata juru bicara Starmer.
Jaksa pengadilan, Karim Khan, menuduh Netanyahu, Menteri Pertahanan Yoav Gallant, dan tiga pemimpin Hamas, Yehya Sinwar, Mohammed Deif dan Ismail Haniyeh, atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Jalur Gaza dan Israel.
Netanyahu dan pemimpin Israel lainnya mengecam tindakan tersebut sebagai tindakan yang memalukan dan antisemit.
Presiden AS Joe Biden juga mengkritik jaksa penuntut dan mendukung hak Israel untuk membela diri terhadap Hamas, seperti yang dilakukan Sunak.
Khan mengajukan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan Gallant pada bulan Mei atas perang Israel di Gaza, sebuah pukulan simbolis yang memperdalam isolasi Israel atas perang di Gaza.
Israel bukan anggota pengadilan tersebut. Bahkan jika surat perintah dikeluarkan, Netanyahu dan Gallant tidak menghadapi risiko langsung untuk dituntut.
Namun, ancaman penangkapan dapat mempersulit mereka untuk bepergian.
ICC telah menetapkan batas waktu hari Jumat bagi pemerintah untuk mengajukan tantangan.
Keputusan Starmer membuat Inggris berselisih dengan Amerika, meskipun kantornya pada hari Jumat menggambarkan keputusan itu didasarkan pada keyakinan kuat pada pemisahan kekuasaan dan supremasi hukum di dalam negeri dan internasional.
Namun, masalah ini merupakan masalah rumit bagi Starmer dan partainya.
Starmer, mantan pengacara hak asasi manusia, telah mendapat tekanan dari partainya untuk mengambil sikap lebih tegas terhadap krisis yang sedang berlangsung di Gaza, terutama karena jumlah korban tewas dan cedera terus meningkat.
London juga menjadi tempat protes besar-besaran yang mengecam tindakan Israel yang dimaksudkan untuk membasmi militan Hamas dan juga telah melaporkan rekor insiden antisemit. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News