GenPI.co - Taiwan telah mendesak warganya untuk menghindari perjalanan ke China dan wilayah semi-otonom China di Hong Kong dan Makau menyusul ancaman dari Beijing untuk mengeksekusi para pendukung kemerdekaan demokrasi pulau yang memiliki pemerintahan mandiri itu.
Dilansir AP News, Juru bicara dan wakil kepala Dewan Urusan Daratan Liang Wen-chieh mengeluarkan nasihat tersebut pada konferensi pers hari Kamis.
Hal ini terjadi di tengah meningkatnya ancaman dari China, yang mengeklaim Taiwan sebagai wilayahnya sendiri dan akan dianeksasi dengan kekerasan jika perlu.
Ancaman China untuk memburu dan mengeksekusi para pendukung “garis keras” kemerdekaan Taiwan menyusul terpilihnya Lai Ching-te dari Partai Progresif Demokratik yang pro-kemerdekaan sebagai presiden.
China telah menolak semua kontak dengan Pemerintah Taiwan sejak terpilihnya mantan Presiden Tsai Ing-wen dari DPP pada tahun 2016, yang menolak untuk mendukung tuntutan Beijing agar Taiwan mengakui dirinya sebagai bagian dari China, yang dipandang sebagai awal dari penyatuan politik antara kedua pihak.
"Menanggapi pedoman baru terkait dengan apa yang disebut 'kejahatan pemisahan diri,' pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengingatkan warga bahwa ada risiko nyata yang terlibat" dalam kunjungan semacam itu, kata Liang.
Pemerintah tidak melarang kunjungan, tetapi mereka yang melakukan perjalanan tidak boleh mengungkapkan pendapat politik atau membawa buku atau memposting secara daring tentang topik yang akan digunakan Partai Komunis yang otoriter untuk menahan dan berpotensi menuntut mereka.
Ratusan ribu warga Taiwan tinggal di China atau melakukan perjalanan untuk keperluan bisnis, pariwisata, atau kunjungan keluarga setiap tahunnya.
China juga menjadi tuan rumah kunjungan pejabat lokal Taiwan dan pemimpin oposisi Partai Nasionalis, yang mendukung penyatuan kedua pihak.
Kedua belah pihak mengoperasikan penerbangan langsung dan warga China daratan diizinkan untuk berkunjung.
Meskipun Beijing telah sangat membatasi pariwisata ke pulau itu sebagai sarana memberikan tekanan ekonomi pada pemerintah di samping latihan militernya yang mengancam dan pengerahan kapal perang dan pesawat militer setiap hari di sekitar pulau itu. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News