AS Berselisih dengan China dan Rusia Soal Peluncuran Nuklir Korea Utara

GenPI.co - Amerika Serikat dan sekutunya, Korea Selatan dan Jepang, bentrok dengan China dan Rusia pada Jumat terkait peluncuran satelit dan rudal balistik terbaru Korea Utara serta ancaman penggunaan senjata nuklir yang telah meningkatkan ketegangan di Asia timur laut.

Dilansir AP News, adegan tersebut adalah pertemuan terbuka darurat Dewan Keamanan PBB yang diadakan setelah kegagalan peluncuran satelit pengintai militer Korea Utara pada 27 Mei dan peluncuran lainnya menggunakan teknologi rudal balistik yang melanggar sanksi PBB.

Sejak awal tahun 2022, Republik Demokratik Rakyat Korea, nama resmi Korea Utara, telah meluncurkan lebih dari 100 rudal menggunakan teknologi terlarang ini seiring dengan kemajuan program senjata nuklirnya.

BACA JUGA:  Uni Eropa Jatuhkan Sanksi kepada Korea Utara Gegara Dukung Rusia dan Program Nuklir

Sebagai tanggapan, AS dan sekutunya semakin banyak melakukan latihan militer.

Asisten Sekretaris Jenderal PBB Khaled Khiari memberi pengarahan pada pertemuan dewan tersebut dengan mengatakan bahwa negara-negara berdaulat mempunyai hak untuk mendapatkan manfaat dari kegiatan luar angkasa yang damai.

BACA JUGA:  Rusia Bakal Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Pertama di Asia Tengah

Namun DPRK secara tegas dilarang melakukan peluncuran menggunakan teknologi rudal balistik dan pelanggaran yang terus menerus dilakukan akan melemahkan perjanjian perlucutan senjata nuklir dan non-proliferasi global.

“Kami tetap sangat prihatin dengan meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea,” kata Khiari.

BACA JUGA:  Ketegangan Rusia dan Ukraina Tak Kunjung Mereda, Belarus Luncurkan Latihan Nuklir

“Ada kebutuhan akan langkah-langkah praktis untuk mengurangi ketegangan, membalikkan dinamika berbahaya, dan menciptakan ruang untuk mengeksplorasi jalur diplomasi.”

Duta Besar Korea Utara untuk PBB, Kim Song, menegaskan bahwa peluncuran satelitnya, dan berhasil dilakukan pada bulan November lalu, adalah “hak yang sah dan universal dari sebuah negara berdaulat” berdasarkan hukum internasional dan Perjanjian Luar Angkasa.

Dia menekankan bahwa satelit pengintaian tidak hanya diperlukan untuk memperkuat kemampuan pertahanan diri tetapi juga untuk mempertahankan kedaulatannya.

Kim mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa “pengerahan aset-aset strategis dan latihan perang agresif secara besar-besaran” oleh Amerika Serikat di Semenanjung Korea dan di wilayah tersebut telah memecahkan semua rekor dan menghancurkan keseimbangan militer. (*)