Irak Meminta PBB Mengakhiri Misi untuk Mendorong Reformasi Pemerintahan

GenPI.co - Pemerintah Irak telah meminta PBB mengakhiri misi yang dibentuk untuk mendorong reformasi pemerintahan dan hak asasi manusia di negara itu pada akhir 2025, yang terbaru dari serangkaian badan internasional yang beroperasi di negara yang dimiliki Irak.

Dilansir AP News, surat yang dikirim pada hari Rabu oleh Perdana Menteri Mohammed Shia al-Sudani kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan bahwa “tidak perlu kelanjutan” Misi Bantuan PBB untuk Irak (UNAMI).

Sudani mengatakan pemerintah Irak “telah mampu mencapai sejumlah langkah penting” di bidang-bidang yang berada di bawah mandat badan tersebut. 

BACA JUGA:  PBB Peringatkan Sudan Soal Risiko Serius Kelaparan Jika Bantuan Tidak Diizinkan Masuk

Biasanya, misi tersebut diperpanjang setiap tahun oleh Dewan Keamanan PBB.

Surat Sudani tidak menentang perpanjangan satu tahun tetapi mengatakan misi tersebut harus fokus menyelesaikan tugasnya untuk memastikan penutupan permanen dan pengalihan tanggung jawabnya pada akhir 2025.

BACA JUGA:  PBB Sebut Gaza Utara Kini Berada dalam Kelaparan Besar-besaran

Didirikan pada tahun 2003 setelah invasi AS yang menggulingkan diktator lama Saddam Hussein, UNAMI telah ditugaskan dengan sejumlah misi, termasuk memfasilitasi dialog berbagai kelompok, membantu logistik pemilu, memantau hak asasi manusia, dan mengoordinasikan bantuan kepada negara-negara yang terkena dampak konflik.

Juru bicara UNAMI menolak mengomentari permintaan pemerintah Irak.

BACA JUGA:  Iran dan Badan Nuklir PBB Berdiskusi Penerapan Kesepakatan Inspeksi

Juru bicara Pemerintah Irak Bassim al-al-Awadi mengatakan bahwa pekerjaan badan-badan PBB lainnya di Irak akan terus berlanjut dan Baghdad akan mencari dukungan teknis untuk proyek-proyek penting seperti proses pemilu.

Pemerintah Sudani telah melakukan serangkaian langkah untuk melepaskan Irak dari kehadiran badan-badan internasional yang dibentuk pasca tahun 2003.

Awal tahun ini, Irak memulai diskusi untuk menghentikan misi koalisi militer pimpinan AS yang dibentuk untuk melawan kelompok ISIS.

Baghdad juga telah memutuskan untuk tidak memperbarui mandat Tim Investigasi PBB untuk Mempromosikan Akuntabilitas Kejahatan yang Dilakukan oleh ISIS, dan meminta agar tim tersebut keluar pada bulan September 2024. (*)