Perdana Menteri Israel Bersuara, Mimpi Negara Palestina Rontok

GenPI.co - Perdana Menteri Israel Naftali Bennett mengeluarkan pernyataan jelang pertemuan pertamanya dengan Presiden Amerika serikat Joe Biden di Washington.

Bennett mengatakan bahwa pemerintahannya tidak akan mencaplok wilayah Tepi Barat. Namun dia juga tak akan membiarkan wilayah itu menjadi negara Palestina.

Bennett mengatakan itu kepada The New York Times dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada Selasa (24/8), sehari sebelum kedatangannya ke Washington.

BACA JUGA:  Pejuang di Panjshir Bersumpah Menggosok Wajah Taliban ke Tanah

“Pemerintah ini tidak akan mencaplok atau membentuk negara Palestina, semua orang mendapatkannya. Saya perdana menteri dari semua orang Israel, dan apa yang saya lakukan sekarang adalah menemukan jalan tengah – bagaimana kita bisa fokus pada apa yang kita sepakati, beber Bennett.

Perdana Menteri sebelumnya , Benjamin Netanyahu, hampir memicu krisis pada tahun 2020 antara Israel dan Partai Demokrat AS, termasuk beberapa anggotanya yang paling pro Israel.

BACA JUGA:  Serangan Udara Israel Terhadap Suriah, Ledakan Hebat di Damaskus

Kala itu Demokrta memperingatkan Israel bahwa bahwa mencaplok bagian-bagian Tepi Barat akan merusak hubungan AS-Israel. 

Netanyahu telah mempertimbangkan pencaplokan di bawah persyaratan perjanjian damai yang diajukan oleh pemerintahan Trump tetapi ditolak oleh Palestina.

BACA JUGA:  Serangan Maut Jet Tempur Israel, Hawa Kematian di Langit Gaza

Bennett mengatakan dia akan melanjutkan ekspansi "pertumbuhan alami" dari permukiman Yahudi di Tepi Barat. 

Namun dia tidak mengatakan apakah pihaknya akan berusaha untuk memblokir rencana Biden untuk membuka kembali konsulat di Yerusalem yang didedikasikan untuk Palestina yang telah ditutup oleh presiden Donald Trump.

Dalam wawancara itu, Bennett juga menyampaikan ketegasan bahwa Yerusalem akan menjadi ibu kota Yerusalem. 

“Yerusalem adalah ibu kota Israel, Itu bukan ibu kota negara lain," ucap Bennett.

Terkait Iran,  Bennett, seperti Netanyahu, menentang upaya Biden untuk memasuki kembali kesepakatan nuklir dengan negara itu.

Akan tetapi dia mengatakan bahwa dirinya akan mengajukan kasusnya ke Biden tanpa meningkatkan ketegangan.

“Apa yang perlu kami lakukan, dan apa yang kami lakukan, adalah membentuk koalisi regional negara-negara Arab yang masuk akal, bersama dengan kami, yang akan menangkis dan memblokir ekspansi ini dan keinginan untuk mendominasi oleh Iran,” katanya kepada The Times. (*)