Kalah Perang, Perdana Menteri Armenia 'Kabur'

GenPI.co - Usai kalah perang dari Azerbaijan, Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan memutuskan 'kabur' dengan mengundurkan diri dari jabatannya pada Minggu (25/4).

Pashinyan telah mengahadapi tuntutan untuk mundur sejak mengambil keputusan untuk menandatangani perjanjian damai dengan Azerbaijan pada November 2020 lalu.

BACA JUGA: Merinding, Gempuran Maut Pemberontak Houthi Yaman Hancurkan Saudi

Perjanjian damai yang ditengahi oleh Rusia itu sekaligus mengakhiri perang antara dua negara berkonflik dalam perebutan wilayah sengketa Nagorno-Karabakh.

Setelah pertempuran enam minggu yang merenggut sekitar 6.000 nyawa, perjanjian damai memaksa Armenia untuk menyerahkan sebagian wilayahnya ke Azerbaijan.

Tak lama setelah itu, Pashinyan mengumumkan perihal pengunduran dirinya dan juga menyampaikan tentang penyelenggaraan pemungutan suara. 

"Saya mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai perdana menteri hari ini dan tetap untuk mengadakan pemungutan suara pada 20 Juni," ujar Pashinyan dikutip dari Reuters.

Pengunduran diri Pashiyan pun diikuti oleh seluruh anggota kabinetnya, meskipun demikian Pashinyan mengatakan akan terus memenuhi tugas sebagai kepala pemerintahan sementara.

Sebelum pengunduran dirinya, Pashinyan terus mendapat protes dari massa lantaran kekalahan Armenia di tangan tentara Azerbaijan.

Secara teknologi, negara miskin di perbatasan Turki dan Iran bekas jajahan Soviet ini memang berada di bawah Azerbaijan.

Negata kecil tersebut berjuang mempertahankan wilayah yang telah dikuasainya selama tiga dekade dengan menggunakan peralatan militer peninggalan Soviet.

Meskipun mendapat banyak kekecewaan dari rakyatnya, Pashinyan tetap berpendapat bahwa keputusannya untuk menandatangani perjanjian damai merupakan pilihan terbaik.

BACA JUGA: Kebakaran Hebat di Irak Mengerikan, 82 Warga Tewas Bergelimpangan

Pashinyan mengaku tidak punya pilihan selain setuju atau melihat pasukan negaranya menderita kerugian yang lebih besar. 

Lebih lanjut, Pashinyan juga berpendapat bahwa jajak pendapat adalah cara terbaik untuk mengakhiri kebuntuan politik pasca perang.